Diskriminasi Perempuan Berjilbab di India Mengerikan

Baca Juga

MATA INDONESIA, BENGALURU – Diskriminasi terhadap perempuan berjilbab di India begitu mengerikan. Setidaknya itulah yang digambarkan oleh pemenang Nobel Perdamaian, Malaka Yousafzai.

Dalam dukungannya terhadap enam siswa India yang memperjuangkan hak mereka untuk mengenakan jilbab di kelas, Malaka prihatin atas marginalisasi muslimah di negara yang terletak di Asia Selatan itu.

Para remaja telah memprotes di negara bagian Karnataka selama berminggu-minggu, menarik perhatian pada larangan jilbab di perguruan tinggi – yang digambarkan oleh Malala sebagai sesuatu yang mengerikan.

Perselisihan telah menyebar dan mengobarkan ketegangan agama di negara bagian itu, dengan bentrokan dilaporkan pecah. Akibatnya, sekolah di negara bagian India tersebut diliburkan selama tiga hari.

Perselisihan itu juga menjadi berita utama nasional di India, dan kini telah mencapai pengadilan tinggi negara bagian.

Sebuah petisi ke pengadilan yang diajukan oleh salah satu siswa yang berpendapat bahwa mengenakan jilbab adalah hak dasar untuk beragama yang dijamin oleh konstitusi di India.

Malala – yang berusia 15 tahun ketika selamat dari serangan Taliban di Pakistan karena membela hak anak perempuan untuk pendidikan, meminta para pemimpin India untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan marginalisasi perempuan Muslim.

“Menolak membiarkan anak perempuan pergi ke sekolah dengan hijab mereka sangat mengerikan. Objektifikasi perempuan tetap ada – karena memakai pakaian yang lebih sedikit atau lebih,” kata Malaka, melansir Saudi Gazette, Kamis, 10 Februari 2022.

Para remaja Muslim memulai protes mereka setelah dilarang oleh manajemen untuk mengenakan jilbab di kelas di perguruan tinggi pra-universitas yang dikelola pemerintah, setara dengan sekolah menengah.

Masalah ini telah menyebar ke perguruan tinggi lain di negara bagian Karnataka pada pekan lalu, sebuah video yang menunjukkan gerbang perguruan tinggi ditutup pada sekelompok perempuan muda berhijab menyebabkan kemarahan.

Tetapi juga terlihat protes garis keras Hindu untuk mendukung larangan tersebut. Pada Selasa (8/2), bentrokan antara kedua belah pihak diyakini telah menyebabkan sejumlah orang terluka, menurut media setempat.

Kepala menteri negara bagian, Basavaraj Bommai, menutup sekolah selama tiga hari, menyerukan semua siswa, guru, dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Karnataka untuk menjaga perdamaian dan harmoni.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini