Di Hari Perhubungan Nasional, Pengelolaan Transportasi Jakarta Dinilai Gak Pantas Dapat Penghargaan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Tidak ada makna filosofis, selain demi efisiensi sehingga dipilihkan tanggal 17 September sebagai Hari Perhubungan Nasional. Salah satu landmark peringatan itu adalah memberi penghargaan kepada kota dengan penataan transportasi terbaik, sayangnya tahun ini Jakarta tidak termasuk.

Tahun ini, Kementerian Perhubungan menganugerahkan kepada 92 pemerintah kota, kabupaten dan provinsi yang dinilai sukses menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik.

Penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) diselenggarakan selama lima hari yang dimulai sejak 22 April hingga 26 April 2019 di 152 Kabupaten/Kota.

Anggota tim penilai penghargaan WTN 2019 ini merupakan perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, akademisi dan pakar transportasi.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pemberian WTN merupakan upaya pembinaan dari Kementerian Perhubungan kepada setiap pemerintah daerah agar memenuhi kriteria bagi penyelenggaraan pelayan transportasi dan fasilitas publik.

Dari 92 kota tersebut Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak menerima penghargaan tersebut. Selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penghargaan itu juga diterima 25 pemerintah kabupaten dan kota yang berada di ujung timur Jawa tersebut.

Sayangnya, tidak ada nama Jakarta dalam penerima penghargaan WTN tersebut. Padahal, angkutan umum di ibu kota ini kualitasnya sangat bagus, tidak kalah dari kota-kota besar dunia.

Namun tidak ada penjelasan mengapa Jakarta tidak berhak menerima penghargaan tersebut. Padahal kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Bandung maupun Semarang dinilai memenuhi syarat sebagai kota dengan pengelolaan transportasi yang baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini