Di G20 Pembahasan Transformasi Digital Sebagai Solusi Keruwetan Transportasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Task Force 8 Think-G20 (T20) sebagai bagian dari engagement group negara-negara G20 membahas persoalan transportasi dan logistik di negara-negara berkembang. Indonesia selaku pengampu Presidensi G20 2022 mendorong solusi bagi permasalahan tersebut.

Dalam forum Working Session of Task Force 8 T20, secara virtual di Jakarta, Selasa 29 Maret 2022 Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap perlunya transformasi digital di sektor transportasi.

Digitalisasi untuk mengelola kerumitan sektor tersebut sesuai dengan karakter negara kepulauan seperti Indonesia. “Kami percaya pengembangan digital dan transformasi digital dengan skala masif untuk mengelola semua kerumitan di sistem transportasi,” katanya.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang tepat menjadi kunci utama untuk bisa memfasilitasi trafik orang, barang, dan produk industri.

Indonesia memiliki 636 pelabuhan, 339 bandara, 548 ribu kilometer jalan. Dan lebih dari 6,32 juta km jalur kereta api. Di era pemerintahan Joko Widodo, akan bertambah lagi sebanyak 14 pelabuhan dan 19 jalan tol. Serta enam jalur kereta api di sejumlah daerah.

Dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan wilayah yang terdiri dari kepulauan, mengelola infrastruktur moda transportasi, tentu sangat rumit dan banyak tantangannya. Dengan menerapkan national logistics ecosystem (ekosistem logistik nasional). Mengandalkan teknologi digital untuk mengakomodasi distribusi barang dan komoditas.

“Kami percaya, transformasi digital di sektor infrastruktur transportasi di tempat yang kompleks seperti Indonesia dapat memberi manfaat. Kami mengundang kerja sama internasional untuk belajar bersama dan berbagi pelajaran bersama,” ujar Menko Luhut.

Salah satu pembicara, Sachin Chaturvedi, Direktur Research and Information System for Developing Countries (RIS), menyambut baik forum ini. Sebagai ajang berbagi pengalaman negara-negara berkembang terkait penanganan infrastruktur transportasi. “Pemanfaatan platform digital mengefisienkan pergerakan moda transportasi. Tentu sesuai dengan kebutuhan, luas wilayah dan populasi negara masing-masing,” katanya.

Task Force 8 T20 ini merupakan salah satu Working Session dalam Konferensi tahunan Global Solutions Summit. Acaranya di Berlin, Jerman 28-29 Maret 2022. Konferensi itu menekankan pentingnya mewujudkan kesejahteraan sosial.  Para ahli dan peneliti dari berbagai pemangku kepentingan dari negara-negara yang tergabung dalam G7 dan G20 kembali berkumpul, untuk  membahas tema-tema prioritas untuk mengatasi tantangan global.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini