Desa Wisata jadi Solusi Bangkitnya Perekonomian di Masa Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pengembangan desa wisata dan wisata edukasi dapat menjadi alternatif yang dapat dilirik untuk membangkitkan pariwisata Bali setelah masa pandemic covid-19.

“Setelah pandemi, tentu akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari yakni perubahan,” kata anggota Asita Bali Putu Ayu Astiti Saraswati di Denpasar.

Menurut wanita yang juga CEO Toya Yatra Tour and Travel itu, pandemi covid-19telah memberikan pelajaran dan perubahan kebiasaan dalam berwisata.

“Wisatawan akan cenderung menghindari tempat keramaian dan memilih tempat-tempat wisata alam. Demikian juga akan lebih mengutamakan teknologi dan transaksi nirsentuh,” katanya.

Meskipun sejauh ini belum jelas kapan “border” pariwisata Bali dibuka, pihaknya mengajak para pelaku pariwisata untuk tetap senantiasa optimistis karena industri pariwisata Bali selama ini sudah teruji ketangguhannya.

“Dalam kondisi saat ini, waktu yang tepat untuk kita berbenah. Termasuk juga biro perjalanan wisata juga harus bekerja sama dengan desa wisata-desa wisata yang ada dan kita akan mengandalkan pasar domestik terlebih dahulu,” ujarnya.

Di Bali setidaknya terdapat 179 desa wisata yang sudah ditetapkan pemerintah dan tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pihaknya juga mengajak seluruh “stakeholder” atau pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk bersatu dan bekerja sama yang kuat, tidak hanya antara pelaku biro perjalanan wisata saja, dan yang tidak kalah penting membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah.

“Daerah-daerah wisata, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri tentu sedang melakukan pembenahan sehingga ketika ‘border’ sudah dibuka, benar-benar sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan” katanya.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr I Nyoman Sukma Arida berpendapat pariwisata Bali pasca-pandemi covid-19memang tidak bisa lagi hanya mendewadewakan pasar asing atau wisatawan mancanegara.

“Saatnya kita untuk lebih pro pada pariwisata kerakyatan atau desa wisata karena memang wisatawan nantinya tentu akan menghindari tempat-tempat wisata yang menawarkan keramaian,” katanya.

Wisatawan di masa mendatang, lanjut Sukma, akan lebih memilih yang tempat yang menawarkan karakter edukasi dan lingkungan yang lebih baik, maupun destinasi yang menerapkan protokol kesehatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini