Demo di Tengah Pandemi Tidak Diperbolehkan, Dapat Sebarkan Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ada alasan khusus kenapa aksi demo untuk sementara dilarang di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan aksi unjuk rasa yang memancing kerumunan dapat menyebarkan Covid-19. Apalagi sekarang ini virus yang menyebar adalah hasil mutasi yaitu varian Delta yang penyebarannya sangat cepat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan hingga Sabtu sore 24 Juli 2021 tidak ada pengerahan massa maupun kerumunan. Meski demikian sebanyak 3.385 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikerahkan untuk mengantisipasi massa demo penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
”Tidak ada. Kan kita lihat sendiri Jakarta kondusif hari ini. Enggak ada (demo), aman,” kata Kombes Yusri Yunus.

Yusri memastikan tidak ada massa pedemo di sejumlah lokasi yang disebut sebagai titik kumpul. Sedianya, massa akan long march dari Glodok, Jakarta Barat, menuju Istana Merdeka.”Tidak ada, Jakarta aman kondusif,” ujar Yusri.

Sebelumnya, beredar sebuah selebaran di media sosial WhatsApp. Selebaran itu bertuliskan Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game. Unjuk rasa itu tertulis akan dilakukan hari ini Sabtu, 24 Juli 2021, dengan cara long march dari Glodok sampai ke Istana Merdeka.

“Mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki Istana beserta jajarannya,” demikian ajakan dalam selebaran itu.

Dalam selebaran itu terlihat ada beberapa pihak yang mendukung unjuk rasa tersebut. Seperti Shoppe Food, Gojek, Grab, Aliansi Mahasiswa, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Jakarta.

Polisi mengantisipasi aksi itu dengan mengerahkan ribuan personel. Kemudian, menutup sejumlah ruas jalan sekitar Istana Merdeka menggunakan water barrier, beton barrier dan kawat berduri.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat Didukung Tenaga Pendidik Profesional

Oleh: Nana Sukmawati )* Pemerintah terus memperkuat upaya dalam meningkatkan akses pendidikanberkualitas bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah RakyatProgram ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepatpengurangan kemiskinan di sejumlah wilayah yang selama ini menghadapitantangan pembangunan. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, dukungan dari instansi lintas sektor menjadi sangat krusial, salah satunya dariBadan Kepegawaian Negara (BKN). Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan komitmen penuh untukmendukung program Sekolah Rakyat, khususnya dalam hal penyediaan guru dan tenaga pendidikan yang profesional. Langkah ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya optimalisasipengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dalam konteks ini, BKN memilikiperan strategis dalam menjamin ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar untukprogram Sekolah Rakyat. Sebagai bagian dari dukungan konkret, BKN merancang berbagai skema perekrutandan distribusi tenaga pendidik yang efektif. Skema tersebut mencakup pemanfaatanASN dari kalangan PPPK paruh waktu, redistribusi guru PNS dari daerah yang mengalami kelebihan tenaga pengajar, hingga pembukaan formasi khusus yang menunjukkan keberpihakan pemerintah bagi calon guru pengabdi di daerahtertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis strategi yang mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial. Selain aspek rekrutmen, BKN juga mengusulkan inovasi dalam penugasan lintaswilayah sebagai bagian dari strategi nasional untuk pemerataan tenaga pendidik. Lulusan Pendidikan Profesi Guru juga menjadi fokus utama sebagai sumber tenagapendidik berkualitas. Mereka dinilai siap diterjunkan ke berbagai daerah karena telahdibekali kompetensi pedagogis dan semangat pengabdian tinggi. Seluruh pendekatan tersebut tetap mengedepankan prinsip meritokrasi, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini