Oleh: Alfian Wahyudi )*
Gelombang aspirasi yang dikenal dengan sebutan 17+8 Tuntutan Rakyat telahmenggema sejak akhir Agustus 2025 dan terus menjadi perbincangan publik. Tuntutanmahasiswa dan masyarakat dipahami pemerintah sebagai dorongan untuk memperkuatdemokrasi dan memastikan prinsip supremasi sipil dijalankan secara konsisten dalamkehidupan bernegara. Bagi pemerintah, suara itu bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan amanat rakyat yang wajib dihormati dan dijalankan dengan serius.
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari BEM SI Kerakyatan, kelompok Cipayung Plus, sertasejumlah organisasi kampus lainnya, telah menyampaikan aspirasi mereka secaralangsung kepada jajaran eksekutif di Istana Kepresidenan. Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan pentingnya supremasi sipil, sejalan dengan komitmenpemerintah untuk menjaga peran militer tetap pada fungsi pertahanan.
Pesan yang disampaikan mahasiswa ejalan dengan semangat reformasi yang terusdijaga, dengan memastikan militer fokus pada fungsi pertahanan dan lembaga sipilmenjadi pengendali utama demokrasi. Pemerintah merespons hal itu denganketerbukaan, memberikan sinyal bahwa tuntutan masyarakat tidak diabaikan. Langkah ini menjadi cerminan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan ruangdialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat.
Dari sisi pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil posisi yang jelasdalam merespons desakan publik. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tiga poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada TNI.
Freddy menekankan bahwa institusi militer sangat menghormati aspirasi masyarakatdan menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil. Menurutnya, setiap kebijakanyang diberikan pemerintah akan dijalankan dengan penuh kehormatan dan sesuaikerangka hukum yang berlaku.
Sikap TNI ini penting karena menunjukkan adanya konsistensi terhadap prinsipdemokrasi yang telah menjadi fondasi sejak reformasi 1998. Dengan menegaskanbahwa TNI tunduk pada supremasi sipil, publik mendapat kepastian bahwa lembagapertahanan negara tidak akan keluar dari fungsinya sebagai alat pertahanan. Hal inisekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kembalinya militerdalam ranah sipil.
Selain isu militer dan sipil, aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pencegahan pemutusan hubungan kerja massal merupakanprioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah disiapkanuntuk menjawab keresahan publik. Deregulasi di sejumlah sektor industri, khususnya di Jawa, diproyeksikan mampu menyerap lebih dari seratus ribu tenaga kerja baru.
Airlangga menambahkan bahwa pekerja kontrak tetap mendapat perlindungan melaluiskema kontrak satu tahun yang lebih adaptif. Ia juga menekankan pentingnya dialog bersama serikat buruh untuk membahas isu upah minimum...
Mata Indonesia, Jakarta - Soliditas antara TNI dan Polri kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional. Kedua institusi negara ini menekankan pentingnya...
Oleh: Syaifullah Fahrurrozi *)
Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat merupakan pondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan keamanan dan ketertiban, tetapi...
Mata Indonesia, Jakarta – Soliditas TNI dan Polri menjadi tameng utama dalam menghadapi upaya-upaya yang mencoba mengadu domba dan memecah belah bangsa. Kedua institusi...
Indramayu - Demo kembali terjadi di Al-Zaytun Indramayu, Sabtu, 29 Juli 2023 dari berbagai elemen masyarakat Forum Indramayu Menggugat (FIM), Paguyuban Dharma Ayu, Aliansi...
Minews, Indramayu - Kenaikan harga BBM dan Kebutuhan Pokok yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia membuat buruh melakukan aksi demo perihal kenaikan upah. Salah...
MATA INDONESIA, JAKARTA – Telah terjadi unjuk rasa di Paris pada 16 Oktober 2022, dengan total partisipan sekitar 140.000 orang. Mereka menyuarakan ketidakpuasan atas...
MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejak kenaikan harga BBM pada 3 September 2022, hingga kini demo penolakan kenaikan harga BBM masih saja terjadi. Seperti yang...
MATA INDONESIA, JAKARTA – Ratusan driver ojek online dari berbagai perusahaan di Kota Cirebon, Jawa Barat, bergabung gelar aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga...
MATA INDONESIA, JAKARTA - Pada Senin, 11 April 2022, Ribuan orang ari beberapa Aliansi Berunjuk Rasa di sekitaran Patung Kuda, Jakarta. Para demonstran menyampaikan...
