MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Rencana aksi unjuk rasa yang ramai di sosial media termasuk di Yogyakarta membuat sejumlah warga dan pedagang yang tergabung dalam Komunitas Malioboro menolak masuknya para pengunjuk rasa di wilayah tersebut.
Komunitas yang terdiri dari 14 paguyuban siap menghadap para pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke Malioboro.
Penolakan ini bukan tanpa sebab. Mereka trauma atas perusakan yang dilakukan sejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Omnibuslaw pada 8 Oktober 2020 lalu di Malioboro. Tak hanya berbagai fasilitas yang dibakar dan dirusak oleh pengunjuk rasa, banyak warga Malioboropun yang tidak bisa bekerja karena aksi tersebut.
”Kami dari awal menolak dengan tegas aksi-aksi unjuk rasa, pengerahan massa yang masuk ke kawasan malioboro,” ujar ketua Komunitas Malioboro, Slamet Santosa Sabtu 24 Juli 2021.
Penolakan unjuk rasa di Malioboro, menurut Slamet juga memiliki dasar hukum. Diantaranya Pemda DIY mengeluarkan kebijakan baru. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka, sejumlah kawasan cagar budaya dilarang menjadi tempat berunjuk rasa seperti di Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan kawasan Malioboro.
Aksi unjuk rasa bisa dilakukan minimal 500 meter dari pagar atau titik terluar area cagar budaya tersebut. Bahkan aturan diatasnya juga mengatur hal ini. Yakni kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
”Pada prinsipnya malioboro merupakan obyek vital yang harus kita jaga, kita pelihara kelestariannya,” ujarnya.
Alih-alih memanfaatkan kawasan tersebut untuk aksi unjuk rasa, masyarakat mestinya menjaga keamanan di Malioboro. Karenanya kedamaian mestinya dijaga bagi kenyaman seluruh pihak meski semua orang punya hak demokrasi, termasuk untuk berunjukrasa.
Apapun alasannya, aksi unjuk rasa mestinya tidak merusak imej ikon Yogyakarta. Meskipun perpanjangan PPKM Darurat berdampak pada kehidupan warga Malioboro, marwah Malioboro tetap harus dijaga.
”Gerakan-gerakan apapun akan kami antisipasi, kalau masuk malioboro akan kami cegat. Semua punya hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, tapi kan ada batasannya. Diatur dalam undang-undang juga yang harus ditaati,” katanya.