MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Usai melakukan kudeta, penahanan terhadap pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi, menghilangkan koneksi internet dan telepon, kini junta militer memblokir jejaring sosial, Facebook. Hal ini dilakukan demi memastikan stabilitas keamanan di Myanmar.
Di Myanmar sendiri, penentangan terhadap junta militer muncul dengan sangat kuat di jejaring sosial Facebook, yang merupakan platform internet utama untuk sebagian besar negara dan mendukung komunikasi untuk bisnis dan pemerintah.
Melalui Facebook pula, banyak pihak melakukan kampanye dan menyerang junta militer, salah satunya adalah staf rumah sakit di seluruh negeri di Myanmar, yang menuduh militer menempatkan kepentingannya di atas wabag virus corona yang telah menewaskan 3,100 jiwa.
Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan, Facebook yang digunakan oleh setengah dari 53 juta warga Myanmar akan diblokir hingga 7 Februari.
“Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara … menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook,” kata Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam sebuah surat, melansir Reuters, Kamis, 4 Februari 2021.
Beberapa orang mengaku masih dapat mengakses akun Facebook mereka, meskipun koneksinya lambat. Beberapa orang juga menggunakan VPN untuk menghindari pemblokiran yang dilakukan Junta Militer.
Langkah untuk membungkam aktivis online dilakukan setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi yang merupakan pemenang Nobel Perdamaian karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal dan tekanan dari dunia internasional pada junta untuk menerima hasil pemilu November lalu.
Diketahui, Partai Liga Nasional untul Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak, yakni sebesar 83%. Akan tetapi, militer Myanmar menilai bahwa pemilu tahun lalu diwarnai kecurangan.
Usai penggerebekan yang dilakukan pada Senin (1/2) dini hari waktu setempat, keberadaan Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat senior dari partai berkuasa tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Namun, seorang pejabat NLD mengatakan bahwa mereka menjalani tahanan rumah di ibu kota, Naypyidaw, Myanmar.