MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Jejaring sosial Facebook akan mengurangi semua konten yang dijalankan oleh militer Myanmar. Facebook menilai, militer Myanmar melakukan propaganda dengan menyebarkan informasi yang tidak valid setelah merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin de facto Myanmar dalam kudeta, Senin (1/2).
Tindakan yang dilakukan Facebook bukanlah suatu larangan, melainkan ditujukan untuk mengurangi jumlah orang yang melihat konten yang disebarkan oleh militer Myanmar. Hal itu diterapkan Facebook terhadap sebuah laman resmi yang dijalankan oleh militer, sementara satu lainnya dijalankan oleh juru bicara militer Myanmar.
Selain itu, beberapa akun juga dijalankan oleh pihak militer dan telah berulang kali melanggar kebijakan dengan memposting informasi yang tidak valid. Hal ini ditegaskan oleh pihak Facebook.
“Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik, yang memungkinkan rakyat Myanmar mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di dalam negara mereka,” kata Direktur kebijakan publik Facebook untuk negara berkembang Asia-Pasifik, Rafael Frankel, melansir Reuters, Jumat, 12 Februari 2021.
Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di kota Myanmar, melakukan aksi demontrasi sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil yang sah dan menang telak, 83 persen pada pemilu, November tahun lalu.
Mereka juga mendesak junta militer untuk menyerahkan kekuasaan dan menuntut untuk membebaskan peraih Nobel Perdamaian yang juga merupakan pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi dan para pemimpin utama pemerintahan sipil di Myanmar.
