MATA INDONESIA, JAKARTA-Kebijakan impor beras 1 juta ton yang dilakukan oleh Perum Bulog mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid.
Menurutnya, kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi. Apalagi awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang.
“Masa panen diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG (gabah kering giling). Begitu juga pada April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani,” kata Tauhid.
Jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020, kata dia maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton. Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton.
Dengan hitungan tersebut, lanjut Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton. ” Jadi menurut saya impor beras tidak perlu dilakuka,” katanya.
Karena itu, Tauhid meminta pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog untuk melakukan pembelian padi secara besar-besaran, sehingga kedaulatan pangan nasional tidak terganggu oleh sebuah kebijakan bernama importasi.
Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Zul Herman juga menyayangkan kebijakan impor yang dilakukan. Kata dia, kebijakn ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.
“Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Saya kira Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. Jadi menurut hemat saya untuk Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras,” katanya.
