Mata Indonesia, Jakarta – Kebijakan pemerintah menerapkan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diyakini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup kebocoran devisa yang selama ini merugikan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari implementasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui satu pintu berpotensi menghilangkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.
“Saya malah berharap nanti Pak Dony (Chief Operating Officer Danantara) ngasih saya income lebih besar lagi, karena penggelapan ekspor akan hilang,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Ia optimistis pengawasan yang lebih terintegrasi dapat memperkuat tata kelola ekspor sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). Organisasi mahasiswa tersebut menilai pembentukan DSI sebagai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan devisa hasil ekspor sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman M.Ikom mengatakan selama ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam tata kelola ekspor, mulai dari praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data perdagangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Selama ini Indonesia kerap dirugikan oleh praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data ekspor komoditas strategis. Dengan adanya sistem ekspor satu pintu lewat Danantara, negara punya kendali penuh atas volume, harga, dan ke mana kekayaan kita mengalir. Ini adalah kunci utama mencegah kebocoran anggaran dan devisa,” ujar Arif.
Menurut KAMMI, pengawasan yang lebih terpusat akan membantu memastikan seluruh aktivitas ekspor tercatat secara lebih akurat sehingga potensi devisa hasil ekspor yang selama ini tidak terpantau dapat diminimalkan. Selain itu, sistem satu pintu juga diyakini mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis di pasar global.
KAMMI mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal implementasi tata kelola ekspor satu pintu agar kebijakan tersebut benar-benar mampu menekan kebocoran devisa dan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.