MATA INDONESIA, JAKARTA – Tokoh perempuan sekaligus Ketua Persekutuan Wanita Gereja Injili (PW GKI) Papua, Dorince Mehue mengatakan, pemerintah pusat harus mengevaluasi pemakaian dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia menetapkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021) sebesar 7,8 triliun Rupiah. Jumlah ini meningkat dari APBN Perubahan 2020, senilai 7,6 triliun Rupiah.
Hal ini tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2021. Bukan hanya itu, akan dialokasikan pula Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar 4,3 triliun Rupiah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut.
Angka 4,3 triliun Rupiah yang dialokasikan untuk DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan usulan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua.
Dikatakan Dorince, Pemerintah Indonesia harus mulai mengevaluasi terkait dana Otsus bersama Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Sehingga penggunaan dana Otsus bisa memajukan dan menyejahterakan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
“Otsus adalah berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat. Sayangnya, disalahgunakan oleh sejumlah orang, sehingga dampaknya tidak sampai ke masyarakat,” kata Dorince.
Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan menyuarakan dukungan terhadap dana Otsus jilid II. Domingus mengatakan bahwa terdapat dua hal yang perlu dijalankan pada tahap ini.
Pertama, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi di Papua, seperti dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sementara yang kedua adalah, dilibatkannya kementerian lembaga lain.