Daftar Instansi CPNS 2021 yang Sepi Peminat, Ada yang Masih 1 Pendaftar!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 telah dibuka sejak 30 Juni. Bagi kamu yang berminat untuk mengikuti seleksi CPNS tahun ini, kamu bisa mendaftar secara online melalui laman ssacn.bkn.go.id (SSACSN 2021).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diposting di akun Instagram resmi BKN, total akun yang sudah dibuat di laman SSACSN sebanyak 1,740,267 akun, dengan jumlah pendaftar 46,854 (5/7).

Meski begitu, ada sejumlah instansi yang masih sepi peminat. Umumnya, di instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten. Berdasarkan data BKN, instansi yang minim peminat adalah Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Saat ini, instansi tersebut baru memiliki satu pendaftar. Instansi lain, yakni Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan 4 pendaftar, dan Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 7 pendaftar.

Adapun instansi yang paling diminati adalah BKKBN dengan jumlah peminat sebanyak 251,322 pendaftar. Selanjutnya, adalah Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 135,596 pendaftar, disusul Kementerian Perhubungan sebanyak 80,466 pendaftar.

Untuk diketahui, setelah kamu membuat akun, selanjutnya kamu dapat login pada laman yang sama. Jangan lupa untuk melengkapi biodata diri dan mengunggah swafoto. Usai verifikasi seleksi adminsitrasi, hasil akan diumumkan pada 29 Juli 2021.

Berikut adalah daftar 10 instansi yang masih sepi peminat di CPNS 2021:

  1. Pemerintah Kota Baubau 1
  2. Pemerintah Kabupaten Minahasa 4
  3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 7
  4. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 12
  5. Pemerintah Kabupaten Malinau 13
  6. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 20
  7. Pemerintah Kabupaten Takalar 23
  8. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 41
  9. Pemerintah Kota Gorontalo 49
  10. Pemerintah Kabupaten Aceh Selaran 51

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dana Penertiban Kawasan Hutan Dorong Tata Kelola SDA Lebih Transparan

Oleh: Dewi Bunga )*Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan alamnasional melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya tersebut kembali terlihat dalampenyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Penyerahan dana tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanyafokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan pengelolaansumber daya alam berjalan secara transparan dan berpihak kepadakepentingan nasional.Dana yang berhasil diselamatkan berasal dari penagihan dendaadministratif sektor kehutanan dan hasil pengawasan pajak yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai tersebut mencapai Rp10.270.051.886.464 dengan rincian Rp3,42 triliundari denda administratif bidang kehutanan serta Rp6,84 triliun daripenerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH. Dalam kegiatan itu, tumpukan uang triliunan rupiah turut dipajang sebagai bentuk keterbukaanpemerintah kepada publik terkait hasil penertiban kawasan hutan.Selain penyerahan dana, pemerintah juga melakukan penguasaankembali kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare. Aset negara tersebut kemudian diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pada saat yang sama, lahan perkebunankelapa sawit hasil penertiban tahap ketujuh juga diserahkan kepadaKementerian Keuangan sebelum diteruskan kepada Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara...
- Advertisement -

Baca berita yang ini