Oleh :
Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM
Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kemdikdasmen
Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional.
Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara.
Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang meningkat sekitar 7 persen dibandingkan tahunsebelumnya. Peningkatan ini bukan sekadar angka administratif, melainkan ruang fiskal yang memperkuat berbagai program prioritas: peningkatan kualitas pembelajaran, penguatankompetensi guru, serta dukungan terhadap layanan pendidikan menengah dan pendidikankhusus. Bahkan pada level direktorat teknis yang menangani guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus, alokasi anggaran juga mengalami kenaikan. Fakta ini secara langsungmembantah narasi pemangkasan yang beredar.
Lebih khusus lagi, pada unit kerja tempat penulis bertugas—Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus—alokasi anggaran tahun ini juga mengalami kenaikan. Artinya, secara faktual tidak terjadi pemangkasan sebagaimana yang ramai diperbincangkan. Justru terdapat penguatan dukungan terhadap pengembangan kompetensi guru, peningkatankualitas layanan pendidikan menengah, serta pendidikan khusus yang selama ini menjadiperhatian penting dalam sistem pendidikan nasional.
Lantas, mengapa muncul persepsi bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan? Salah satupenyebabnya adalah cara membaca struktur anggaran pendidikan yang memang kompleks. Fungsi pendidikan dalam APBN tidak hanya mencakup belanja kementerian teknis, tetapijuga transfer ke daerah, dana alokasi khusus, bantuan operasional sekolah, hingga program lintas sektor yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan. Ketika ada program baruyang dimasukkan dalam fungsi pendidikan, sebagian pihak langsung menyimpulkan terjadipengalihan dana dari pos pendidikan formal. Padahal, secara total, alokasi pendidikan tetapmeningkat.
Di sinilah pentingnya literasi fiskal publik. Transparansi APBN memberikan akses bagi siapapun untuk memeriksa data secara menyeluruh. Namun tanpa pembacaan yang komprehensif, potongan informasi mudah disalahartikan dan membentuk opini yang tidak utuh. Kritik adalah bagian sehat dari demokrasi, tetapi kritik yang kuat harus berdiri di atas verifikasi data resmi, bukan asumsi.
Isu ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat konteks global yang sedang bergejolak. Ketegangan geopolitik meningkat setelah serangan militer yang dilaporkan melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Eskalasi konflik di kawasan strategis Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi dunia. Banyak analis memperingatkan bahwakonflik tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak mentah global, terutama jika jalurdistribusi energi terganggu.
Dampaknya tidak berhenti pada harga minyak. Kenaikan harga energi hampir selaluberdampak berantai terhadap biaya transportasi, produksi, dan harga barang kebutuhanpokok. Dalam situasi seperti ini, risiko inflasi meningkat dan daya beli masyarakat dapattertekan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tentu harus bersiap menghadapikemungkinan tekanan ekonomi eksternal tersebut.
Dalam konteks itulah, program seperti MBG justru memiliki relevansi strategis. Ketika tekanan inflasi berpotensi melemahkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhandasar, termasuk pangan bergizi, negara hadir memastikan anak-anak tetap mendapatkanasupan nutrisi yang memadai. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkaninstrumen perlindungan sosial yang mendukung keberlanjutan proses belajar. Anak yang sehat dan tercukupi gizinya memiliki peluang lebih besar untuk belajar optimal, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Dengan kata lain, MBG dan peningkatan anggaran pendidikan bukanlah dua hal yang salingmeniadakan. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam kerangka besar pembangunansumber daya manusia. Negara tidak hanya menjaga kualitas pembelajaran melalui penguatanguru dan kurikulum, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan peserta didik sebagaiprasyarat keberhasilan pendidikan.
Lebih jauh lagi, kenaikan anggaran pendidikan di tengah ketidakpastian global menunjukkanbahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas jangka panjang, bukan sekadarvariabel penyesuaian fiskal. Dalam banyak krisis ekonomi global, sektor sosial seringmenjadi korban pemotongan anggaran. Namun dalam APBN 2026, komitmen terhadappendidikan tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat.
Tentu saja, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tantangan berikutnyaadalah memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya. Setiap rupiah harus benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan kualitas pendidikan, serta efisiensi tata kelola. Pengawasan publik dan transparansi tetap menjadi kunci agar kenaikan anggaran berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan.
Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, kita perlu bersikap jernih dan proporsional dalammembaca dinamika ini. Narasi yang tidak utuh berpotensi mengalihkan perhatian darisubstansi yang lebih penting: bagaimana memastikan generasi muda Indonesia tetapmendapatkan pendidikan berkualitas di tengah ketidakpastian global. Gejolak internasional, potensi inflasi, dan tekanan ekonomi seharusnya mendorong kita untuk memperkuat, bukanmelemahkan, investasi di sektor pendidikan.
Pada akhirnya, diskursus mengenai MBG dan APBN 2026 hendaknya menjadi momentum untuk meningkatkan literasi publik tentang anggaran negara. Pendidikan bukan hanya angkadalam tabel APBN, melainkan cermin komitmen bangsa terhadap masa depan. Di tengahancaman inflasi global dan ketegangan geopolitik, penguatan anggaran pendidikan sertaprogram perlindungan sosial seperti MBG justru menjadi bukti bahwa negara berupayamenjaga ketahanan generasi penerusnya.
Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berdasar, mari kita arahkan energi kolektifpada pengawasan yang konstruktif dan partisipasi yang cerdas. Dengan berbasis data resmidan pemahaman menyeluruh, kita dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benarmendukung tujuan besar: membangun pendidikan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dunia yang terus berubah.