Catat, ASN Administrasi Akan Dididik Jadi Tenaga Teknis

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) yang masih menjadi tenaga administrasi akan dididik menjadi tenaga teknis yang bakal disebar di pemerintah pusat maupun daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin 3 Agustus 2020.

“Agar mereka memiliki kemampuan spesifik yang dapat mengisi kebutuhan tenaga teknis yang masih sangat diperlukan,” kata Tjahjo Kumolo.

Program pendidikan tersebut akan diberikan kepada 1,6 juta ASN tenaga administrasi dengan penilaian akhir untuk menentukan lulus atau tidaknya ASN tersebut.

Mereka yang tidak lulus tetap di jabatannya semula sebagai tenaga administrasi baik di pusat maupun daerah.

Alasan Tjahjo saat ini seringkali tenaga administrasi harus mengisi kekosongan tenaga teknis, terutama di pedesaan.

Formasi ASN tenaga teknis yang diperlukan saat ini sebagian besar berada di sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga, tenaga administrasi yang ada saat ini berpotensi  dialihkan sebagai penyuluh dua sektor tersebut.

Contohnya, tenaga teknis pertanian, penyuluh atau penggerak di pedesaan, penyuluh KB (Keluarga Berencana), dan lain sebagainya.

Data ASN sekarang mencatat terdapat 4,2 juta ASN di seluruh Indonesia. Sebanyak, 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga administrasi baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Perkuat Perlindungan Jemaah Haji di Tengah Konflik Global

Oleh: Arifa Kirana Putri )*Pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Situasi konflik yang melibatkan sejumlah negara menjadiperhatian serius pemerintah agar tidak berdampak terhadap kelancarandan keamanan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Karena itu, koordinasi lintas kementerian, penguatan diplomasi, hinggakerja sama internasional terus diperluas demi memastikan seluruh jemaahdapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.Komitmen tersebut terlihat dari penguatan kerja sama antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pemerintah menilaiperlindungan jemaah tidak cukup hanya melalui pelayanan teknis ibadah, tetapi juga harus mencakup aspek keamanan, pendampingan hukum, serta pencegahan praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat.Dalam audiensi antara Wakapolri Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini