Mata Indonesia, Yogyakarta – Kematian driver ojol, Affan Kurniawan hampir menyulut semua reaksi masyarakat atas kebrutalan aparat kepolisian dalam memecah massa aksi di Jakarta pada 28 Agustus 2025 lalu pada Demo DPR RI.
Masyarakat yang tergabung dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Yogyakarta menyampaikan sikap tegas mengecam keras tindakan represif aparat keamanan tersebut.
Affan dilaporkan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob (Barakuda).
Ketua GMKI Yogyakarta, Umbu Valentino Kanna Ngundju Mbani, S.T., menegaskan bahwa peristiwa ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam melindungi warganya untuk menyuarakan aspirasi secara damai.
“Tindakan brutal tersebut bukan sekadar perampasan nyawa seorang warga sipil, melainkan juga pembunuhan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Presiden Republik Indonesia harus bersikap tegas: segera copot Kapolri, karena insiden ini sepenuhnya berada dalam tanggung jawab institusi Polri,” tegas Umbu Valen dalam keterangannya, Sabtu 30 Agustus 2025.
Kritik Terhadap DPR RI
Selain mengecam aparat kepolisian, GMKI Yogyakarta juga menyoroti peran DPR RI dalam memicu eskalasi krisis politik dan sosial.
Menurut GMKI, DPR telah kehilangan moral politik dan keberpihakan terhadap rakyat.
Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat, DPR justru mengusulkan kenaikan tunjangan.
“DPR bukan lagi corong rakyat, tetapi justru menjelma menjadi simbol kemewahan dan privilese. Ketika rakyat menjerit, mereka malah berjoget. Saat bangsa berduka, mereka justru bersandiwara. Ini bukan hanya absurd, tetapi juga tidak bermoral,” ujar Umbu Valen.
Kecaman terhadap Pernyataan Pejabat
GMKI Yogyakarta juga mengecam sejumlah pernyataan pejabat yang dianggap tidak empatik dan justru melukai hati publik.
Alih-alih menenangkan suasana, pernyataan tersebut memperkeruh keadaan dan memperlihatkan kegagalan moral maupun intelektual dalam merespons krisis.
Tuntutan GMKI Yogyakarta
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, GMKI Yogyakarta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia:
Pertama pengusutan tuntas, independen, dan transparan atas peristiwa kekerasan yang menewaskan Affan Kurniawan.
Kedua, pemberhentian serta proses hukum tegas terhadap aparat yang terlibat tanpa pandang bulu.
Selanjutnya, reformasi mendesak sektor keamanan, khususnya dalam pendekatan terhadap massa aksi, agar lebih mengedepankan perlindungan warga sipil.
Komitmen nyata DPR dan Pemerintah untuk menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional rakyat.
Selain itu, perlu pencopotan Kapolri, karena peristiwa serupa kerap terjadi di bawah kepemimpinannya, yang menunjukkan kegagalan sistemik.
Pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI, sebab kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran dan berpotensi menambah ketimpangan sosial.
Jaminan perlindungan bagi keluarga korban, termasuk keberlanjutan kehidupan keluarga Alm. Affan Kurniawan, sebagai bentuk tanggung jawab negara.
Seruan GMKI Yogyakarta
GMKI Yogyakarta turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga besar Alm. Affan Kurniawan.
Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, namun tetap bersatu dalam mengawal keadilan dan demokrasi.
Menurut GMKI, peristiwa tragis ini harus menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh—mulai dari sistem keamanan, praktik demokrasi, hingga etika politik pejabat publik.
“Gelombang kekecewaan rakyat tidak bisa lagi dibungkam. GMKI Yogyakarta siap berdiri bersama rakyat Indonesia, dengan semangat pengabdian dan iman, untuk terus mengawal keadilan dan kebenaran. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan cinta kasih demi keutuhan ciptaan di bumi Indonesia,” tutup Umbu Valen.