BNPP, Kemendagri, dan BRI Kerjasama Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan Berbasis TI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tiga lembaga yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Ini mengenai penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan berbasis teknologi informasi.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan di Aula Kantor BRI Pusat Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk kerja sama lanjutan dari tahun 2019 hingga 2022.

Wamendagri menyatakan, kerja sama ini telah memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Bagi Kemendagri dan BNPP, kerja sama ini telah memberikan manfaat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan gaji dan tunjangan kinerja.

Sementara bagi BRI telah memberikan manfaat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu berlanjut demi kesinambungan pelayanan kepada seluruh ASN Kemendagri dan BNPP. “Saya memberikan apresiasi serta dukungan penuh terjalinnya nota kesepahaman antara Kemendagri, BNPP, dan BRI. Dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja serta penyediaan produk layanan perbankan kepada seluruh ASN,” katanya.

Wamendagri menjelaskan, kerja sama ini sejalan dengan perkembangan zaman, terlebih di era revolusi industri 4.0 yang menghadirkan berbagai inovasi baru. Salah satu kebaruan tersebut, yaitu financial technology atau fintech yang mengubah cara hidup masyarakat dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Khususnya pada sektor perbankan.

John Wempi mendorong seluruh ASN di lingkup Kemendagri dan BNPP memanfaatkan fasilitas layanan perbankan yang telah menggunakan teknologi informasi yang maju dan modern. “Hal tersebut mengindikasikan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya ekspektasi dan preferensi masyarakat dalam pembayaran digital dan akselerasi digital,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BRI Tbk Sunarso mengatakan, dengan adanya nota kesepahaman penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan ini akan mempermudah kerja-kerja ASN ke depannya. “Sinergi ini harapannya dapat mempermudah ASN Kemendagri dan BNPP,” ujarnya.

Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menyampaikan apresiasi kepada BRI karena telah berkomitmen memberikan pelayanan sampai ke beranda depan NKRI. “BNPP mengapresiasi BRI yang berkomitmen memberikan pelayanan sampai ke pelosok NKRI. Semoga kerjasama BNPP, Kemendagri, dan BRI dapat memberikan manfaat positif serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat perbatasan negara,” ujarnya.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi,

  • Pertama, kerja sama layanan perbankan berbasis teknologi informasi dan media komunikasi kepada Kemendagri.
  • Kedua, pengelolaan dana payroll atau gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kemendagri sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank BRI.
  • Ketiga, penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk perbankan Bank BRI bagi Kemendagri.
  • keempat, dukungan kegiatan Kemendagri oleh BRI sesuai dengan layanan bisnis perbankan.
  • Kelima, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  • Terakhir, kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Bersama Diperlukan untuk Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadisemakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan jugamemerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategismedia sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian darikomitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasiantara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabungdalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dansinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saatada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategissebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepadamasyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan. Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaiinformasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidakterverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif sertamembangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudahterpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkantransparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turutmengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjangdalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang amandan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalamkehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecahbelah persatuan. Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untukkembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaankeagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkandalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama. Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah ProvinsiMaluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatankolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkanmelalui kerja sama yang terintegrasi. Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan danketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjagakebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakanstabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hiduprukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan. Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Iamengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetapaman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuhkedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggungjawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalammenjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat haribesar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintasinstansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasiberagama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalammenciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publikterhadap pemerintah terus meningkat. Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitrimembutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, danmasyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkantoleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehinggamomentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuatharmoni sosial di Indonesia. *) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini