BNPB Gandeng Pelajar di Timika untuk Sosialisasikan Prokes dalam Keluarga

Baca Juga

MATA INDONESIA, TIMIKA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus menumbuhkan kesadaran untuk patuh terrhadap protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat Papua, terutama di wilayah Timika.

Kepala Sub Satgas Prokes Kab. Mimika Asep Supriatna mengatakan bahwa kehadiran BNPB selain untuk mendukung gelaran PON XX juga mengajak masyarakat untuk tetap taat prokes saat aktivitas di luar rumah.

“Para siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan perilaku dengan ikut mengajak keluarga, teman dan orang di sekitarnya untuk tetap menjalankan prokes, meskipun Mimika masuk dalam PPKM Level 2, karena ini penting dalam upaya penanganan COVID-19,” katanya, Senin 11 Oktober 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya setiap hari mensosialisasikan prokes dan mendirikan gerai masker di venue pertandingan PON XX dan juga mendistribusikan dua mobil masker ke tempat-tempat keramaian.

“Masker dari BNPB didistribusikan ke sekolah, rumah sakit, masjid, gereja, polres/polsek dan Kodim,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, Sem Naroba mengatakan bahwa helatan PON Papua menjadi momentum untuk mensosialisasikan prokes.

“Masyarakat harus tetap memakai masker pada saat melakukan aktivitas di manapun berada,” katanya.

Sem, menekankan, ketika nanti PON XX Papua selesai, masyarakat tetap harus menjalankan prokes.

“Bukan berarti PON selesai, prokes selesai. Kalo memang Papua kitorang bisa, prokes harus selalu dilaksanakan sampai COVID-19 tidak ada lagi di sekitar kita,” ujarnya.

Sosialisasi prokes selama PON XX Papua didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tergabung dalam Satuan Tugas Protokol Kesehatan (Satgas Prokes).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini