BNPB: 5.929 Personel Gabungan Padamkan Karhutla di Lima Provinsi

Baca Juga

MATAINDONESIA, JAKARTA-Sebanyak 5.929 personel gabungan diterjunkan dalam upaya pemadaman api yang membakar hutan dan lahan (Karhutla) di lima provinsi di Indonesia.

Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, personel gabungan tersebut merupakan Satuan Tugas (Satgas) Darat yang berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan kementerian/lembaga lainnya.

Upaya Satgas Darat didukung operasi udara di bawah kendali Satgas Udara. Satgas Udara mengerahkan armada helikopter dan fixed wing yang difungsikan untuk pemadaman, pendinginan, patroli dan survei.

Helikopter-helikopter tersebut disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan tiga heli, Kalimantan Barat 6 heli dan Kalimantan Tengah 7. Total air yang digunakan untuk pemadaman dan pendinginan sejumlah 61.066.300 liter untuk semua wilayah terdampak.

Selain menggunakan helikopter, Satgas Udara juga didukung pesawat untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Operasi ini dimaksudkan untuk memicu terjadinya hujan di wilayah-wilayah yang terpapar hotspot atau titik panas dengan menebarkan garam di awan potensial.

“Perkembangan per 29 Juli 2019 pukul 16.00 WIB, luas lahan terbakar di Riau seluas 27.683,47 hektare. Dampak luas lahan di wilayah Riau terbesar dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” katanya.

Luas lahan yang terbakar kata dia, teridentifikasi di wilayah Kalimantan Barat 2.273,97 hektare, Sumatera Selatan 236,49 hektare, Kalimantan Selatan 52,53 hektare, Kalimantan Tengah 27 hektare dan Jambi 4,18 hektare.

Titik panas dengan kategori kepercayaan lebih dari 80 persen atau tinggi yang tercatat hingga 29 Juli 2019 pukul 16.00 WIB yakni ada di Riau 27 titik, Jambi 26 titik, Kalimantan Tengah 14 titik, Kalimantan Barat 12 titik dan Sumatera Selatan 5 titik. Sementara itu, wilayah Kalimantan Selatan tidak teridentifikasi adanya hotspot.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini