BNPB: 104 Orang Tewas dan 79 Orang Hilang Dalam Banjir Bandang Sentani

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Rabu 20 Maret 2019, ada 104 orang yang tewas, 160 orang luka-luka dan 79 orang dinyatakan hilang, dalam bencana banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

“Korban meninggal itu terdiri dari 97 orang korban di Kabupaten Jayapura dan 7 orang korban di Kota Jayapura. Belum semua korban berhasil diindentifikasi,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya.

Sutopo menyatakan ada 40 orang korban tewas yang belum diidentifikasi. Karena itu, Bupati Jayapura memutuskan semua akan dimakamkan massal, besok Kamis 21 Maret 2019. Pemakaman massal diputuskan setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pihak gereja yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Pemda Jayapura sudah menyiapkan lahan dan kendaraan untuk pemakaman massal.

Sementara itu, tercatat ada 79 orang belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian sesuai dengan laporan masyarakat yang menyatakan anggota keluarganya belum ditemukan. Selain itu, lanjut Sutopo, ada 160 orang luka-luka. Masing-masing 85 orang luka berat dan 75 orang luka ringan.

Pengungsi hingga pagi ini menurut Sutopo juga terus bertambah. Tercatat ada 9.691 orang mengungsi yang tersebar di 18 titik. Bertambahnya jumlah pengungsi karena rasa trauma dan takut akan adanya banjir bandang susulan mengingat hujan masih sering turun di wilayah Jayapura.

Pendataan kerusakan bangunan akibat bencana juga terus dilakukan. Tercatat 375 rumah rusak berat, 5 unit ibadah rusak berat, 8 sekolah rusak berat, 104 unit ruko rusak berat, 4 jembatan rusak berat, 4 ruas jalan rusak berat dan kerusakan bangunan lainnya.

“Berbagai upaya penaganan darurat dilakukan oleh 2.317 personil dari 28 lembaga dan organisasi, seperti evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, dapur umum, penanganan pengungsi perbaikan sara prasana darurat, dan lainnya,” katanya.

Balai Besar Jalan Nasional menurut Sutopo masih melakukan pembersihan jalan protokol Sentani dengan mengerahkan 14 unit excavator dan tiga unit loader. Jalan sepanjang 600 meter jalan sudah bersih. Saat ini disiapkan jembatan balley dengan bentang 30 meter, 25 meter dan 9 meter pada jembatan yang rusak.

Bupati Kabupaten Jayapura telah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai 16-29 Maret 2019. Daerah yang terdampak bencana, bukan hanya distrik/kecamatan Sentani saja, namun lima distrik yaitu Distrik Sentani, Waibu, Sentani barat, Ravenirara dan Depapre.

“BNPB telah menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 1,5 miliar untuk operasional penanganan darurat yaitu Rp 1 miliar untuk BPBD Kabupaten Jayapura, Rp 250 juta untuk BPBD Kota Jayapura dan Rp 250 juta untuk BPBD Provinsi Papua,” katanya.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini