BIN Gencarkan Vaksinasi untuk 5 Wilayah Banten

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANTEN – Badan Intelijen Negara Daerah (BIN) Provinsi Banten kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi massal dan door to toor. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah, pondok pesantren hingga mengunjungi langsung masyarakat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon san Kota Tangerang.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) Banten, Brigjen TNI Cahyono, mengatakan pihaknya berupaya menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk membantu warga yang belum mendapat vaksinasi.

“Spot-spot ini kita pilih karena persentase vaksinasinya belum mencapai 70 persen, terlebih wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya, Rabu 8 Desember 2021.

Ia pun berharap masyarakat yang belum divaksinasi agar segera divaksin. “Mereka perlu menyadari bahwa kesehatan itu segalanya. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” katanya.

Sementara, Camat Binuang Samanudin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan BIN atas terselenggaranya kegiatan vaksinasi di daerahnya.

“Ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui BIN yang telah melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat kami, khususnya warga Kecamatan Binuang,” ujarnya.

Di samping itu, sebagai pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi, Kepala Puskesmas Binuang, Ida Rubaidah mengatakan target vaksin di Kecamatan Binuang yaitu 1.000 orang.

“Insya Allah target kita sebanyak 1.000 orang. Walaupun cuaca mendung, insya Allah target kita akan tercapai,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini