 sebesar 4-5 persen yang diajukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di kritik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIY.){kind=link}
Mata Indonesia, Yogyakarta – Wacana naiknya harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 4-5 persen yang diajukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di kritik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIY.
Ilham Muhammad Nur yang merupakan Ketua REI DIY, menganggap rencana tersebut jauh dari harapan pengembang karena pada tahun lalu mereka sudah mengusulkan kenaikan sebesar 10 persen.
“Jadi naik 5 persen itu percuma, banyak hal mengapa kami kemarin mengharapkan sampai 10 persen kenaikannya,” terang Ilham, Senin 27 Februari 2023.
Ilham menyatakan bahwa sejak tahun 2019, harga rumah subsidi tidak mengalami kenaikan dan ini berbanding terbalik dengan inflasi selama tiga tahun terakhir yang mencapai sekitar 17 persen.
Ia melanjutkan bahwa harga material yang terus meningkat menjadi pertimbangan kenapa menetapkan harga rumah subsidi harus menaikkan harga dengan kondisi saat ini.
“Artinya itu kan cara kami mengimbangi, antara pengeluaran sampai nanti jadinya. Tentu harus ada timbal balik yang sesuai,” katanya.
Meski demikian, ia berharap bahwa rencana kenaikan harga rumah subsidi tidak akan menghambat niat para pengembang dalam menyediakan rumah untuk warga menengah ke bawah.
Adanya wacana tersebut, REI sendiri akan mengirimkan surat ke DPP untuk meminta kenaikan harga lagi.
“Ancang-ancang kita ya kirim surat lagi. Bahwa permintaan untuk naik lebih dari 5 persen ini bisa direalisasikan,” harap Ilham.