Berbicara di Seminar Digital Public Infrastructure, Menkeu Paparkan Upaya Pemerintah Dorong Digitalisasi

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Dalam seminar bertajuk High Level Symposium on Digital Public Infrastructure di Kota Bengaluru,  Kamis (23/02), yang merupakan salah satu side events G20 India, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai upaya pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur digital untuk memacu produktivitas dan kinerja ekonomi.

Menkeu menyampaikan, Pemerintah Indonesia fokus mengembangkan berbagai layanan digital bagi masyarakat, antara lain dalam bentuk portal e-government, e-taxation, dan sistem BPJS dalam skala nasional.

Bersumber pada laman Kemenkeu.go,id, di forum itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan tengah melakukan pengembangan MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga), sebuah sistem untuk mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu, bahkan dapat memproses hingga 1.000 transaksi per detik.

Selain itu untuk menunjang  berbagai pelayanan di masyarakat, berbagai aplikasi dikembangan. Di antaranya seperti e-Filing untuk pelaporan SPT, INSW untuk sinkronisasi data ekspor-impor, sistem pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online, dan penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada rekening penerima, untuk menjamin bansos lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam forum diskusi yang dihadiri Nirmala Sitharaman (Menkeu India), Kristalina Georgieva (Managing Director IMF), Roberto de Oliveira Campos Neto (Gubernur Bank Sentral Brazil), dan Agustin Carstens (General Manager Bank for International Settlements). Sri Mulyani juga  menjelaskan tentang pengembangan infrastruktur digital di Indonesia.

Penetrasi penggunaan telepon seluler telah mencapai 77% dari keseluruhan jumlah penduduk. Masyarakat yang aktif bersosial media bahkan mencapai 59%, lebih dari separuh penduduk.

Dan untuk lebih mengotimalkan lagi penyediaan akses internet terutama di wilayah pelosok, tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 300 BTS baru dan penyediaan akses internet di lebih dari 9.700 lokasi.

Menkeu berharap peluang pengembangan infrastruktur digital di Indonesia dapat semakin terbuka lebar. Agar berbagai layanan digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini