BI Luncurkan Program Pace Juara Agar Bahan Pokok di Pedalaman Papua Jadi Satu Harga

Baca Juga

MATA INDONESIA, WAMENA – Bank Indonesia (BI) tengah berupaya untuk menciptakan kebijakan satu harga bagi tarif bahan pokok di wilayah pesisir dan pedalaman Papua. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga.

Menurutnya, kebijakan ini diberi nama program ‘Pace Juara’ ini merupakan bagian dari pengendalian cepat menuju Papua satu harga. Ia pun mengungkapkan bahwa program ini bisa berjalan di awal tahun 2022, setelah sebelumnya sudah berjalan di tingkat provinsi.

“Secara teknis nanti kita lakukan pembahasan intensif awal tahun. Semoga bisa kita implementasikan, terutama bagaimana mengurangi disparitas harga antara daerah yang gampang diakses seperti daerah pesisir, dengan pegunungan tengah,” katanya di Wamena, Minggu 21 November 2021.

Ia mengungkapkan bahwa program itu harus didorong sebab disparitas harga antara beberapa kota seperti Timika, Merauka, Jayapura dan Biak Numfor sangat berbeda dengan yang kabupaten-kabupaten di pegunungan Papua.

“Di pegunungan tengah seperti di ibu kota Kabupaten Jayawijaya disparitasnya sangat jauh sehingga kami melihat salah satu kuncinya adalah mengefisienkan distribusi secara logistik,” ujarnya.

Ia telah berkoodinasi dengan Pemerintah Jayawijaya untuk membicarakan Pace Juara dan implementasi di daerah pegunungan Papua akan dimulai di Kabupaten Jayawijaya.

“Kita berpikir bahwa distribusi ini harus kita efisienkan, sehingga kemungkinan yang pentingnya bagaimana pergudangan itu perlu kita bangun,” katanya.

BI akan berkoodinasi dengan beberapa kementerian terkait rencana pergudangan, termasuk koperasi yang nantinya mendistribusikan kebutuhan untuk menekan disparitas harga dimaksud.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Demi Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai pelayan publik, ASN memiliki...
- Advertisement -

Baca berita yang ini