Bermanfaat, Presiden Jokowi Janji Program Kartu Prakerja Berlanjut Hingga 2024

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Para alumni program Kartu Prakerja meminta agar program pelatihan tersebut tetap dilanjutkan pemerintah. Bahkan diharapkan bisa berlanjut meskipun masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir di tahun 2024 mendatang.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo mengatakan program Kartu Prakerja telah banyak dirasakan manfaatnya. Sehingga masyarakat meminta program tersebut dilanjutkan.

“Itu menunjukkan bahwa manfaat memang diterima oleh mereka, peserta Kartu Prakerja,” kata Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Juni 2022.

Jokowi menuturkan, hasil survei yang dilakukan menunjukkan 88,9 persen peserta telah mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Lewat program ini mereka mendapatkan manfaat berupa keterampilan yang lebih baik.

“Ini penting, data 89 persen adalah sebuah apresiasi,” kata dia.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 2 tahun ini. Agar programnya bisa dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan.

“Yang penting sekarang dievaluasi dulu, ada koreksi-koreksi.Tapi yang jelas dalam pengembangan SDM negara kita ini sangat baik, up skilling dan re-skilling,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menjamin program ini akan terus berlanjut hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan anggarannya.

“Terus, ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan anggarannya sudah ada,” kata dia.

“Mengenai anggaran disesuaikan APBN yang ada dalam jumlah yang gede sekali,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk program Kartu Prakerja saat ini sedang disusun. Anggaran tersebut nantinya akan disatukan dengan pos perlindungan sosial.

“Tahun depan sedang kita hitung semuanya untuk angggaran tahun 2023. Ini nanti kita lihat keseluruhan bansos dan yang lainnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini