BEM Nusantara Minta BPK RI Beberkan Laporan Keuangan ICW yang Diduga Terima Dana Hibah Asing

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengurus Pusat Aliansi BEM Nusantara Mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Mereka membawa surat permohonan permintaan data serta analisis kajian hukum untuk mendapatkan data lengkap Audit BPK terhadap Laporan Keuangan KPK, pada Saat dugaan dana hibah asing Mengalir Ke ICW.

Menurut Koordinator Isu Sosial Politik Aliansi BEM Nusantara Aldy Ibura, dugaan dana yang mengalir ke ICW tersebut diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Hal ini diperkuat dengan temuan audit investigasi yang telah kami susun secara eksplisit terhadap informasi serta publikasi yang ada di website ICW itu sendiri,” ujarnya, Senin 9 Agustus 2021.

Selain itu, berdasarkan temuan yang dilakukan Aliansi BEM Nusantara sejak 24 juni 2021, dengan menelusuri sejumlah informasi dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa di duga kuat ICW sebagai LSM anti korupsi mengeluarkan hasil penelitiannya sesuai dengan kepentingan donaturnya. “Tentunya ini sangat menciderai nilai luhur ICW yang telah di bangun sejak awal,” katanya.

Sementara Koordinator Isu Internasional BEM Nusantara Adi Maliano berharap hal ini perlu ditelusuri dan ICW diminta untuk terbuka menjawab temuan dari pihaknya. Ia juga menegaskan bahwa ia bersama teman-temannya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Intinya nafas kepentingan nasional yang harus kita gaungkan, bukan untuk kepentingan pendonor asing,” ujarnya.

Presiden BEM Universitas Sulawesi Tenggara ini juga mengatakan bahwa kedatangan ke gedung BPK adalah langkah awal. “Kami akan terus menelusuri polemik ini hingga tuntas, melalui jalur-jalur lainnya, bahkan sampai kepada jalur hukum,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini