Bejat! Guru Pesantren di Bandung Cabuli Santrinya Selama 4 Tahun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Seorang guru berinisial EP (36) yang mengajar di sebuah pesantren di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga mencabuli santrinya selama kurun waktu empat tahun. Kasus Tindakan asusila ini ini diungkap oleh Polresta Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan mengatakan aksi tersebut telah dilakukan EP selama 4 tahun, mulai dari tahun 2016 hingga awal tahun 2020. Sejak awal aksi asusila itu dilakukan, menurut Hendra, seorang korbannya tersebut masih berusia 14 tahun.

Modusnya, korban diminta untuk berfoto dengan tidak menggunakan hijab, kemudian di sekolah itu ada aturan kalau tidak menggunakan hijab akan ada tindakan, karena takut kemudian diancam lagi, akhirnya berhasil difoto tanpa busana.

Setelah memiliki foto korban tanpa busana, pelaku EP mengancam akan menyebarluaskan di media sosial. Ancaman itu, kata Hendra, dijadikan modus pelaku agar bisa melakukan tindakan asusila atau pencabulan kepada korban.

“Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk berhubungan badan dengan cara mengancam, dan kegiatan ini sudah berlangsung sampai dengan kurang lebih empat tahun dari umur 14 sampai 17 tahun,” kata Hendra.

Sejauh ini, kata Hendra, polisi baru menemukan satu korban dari tindakan asusila yang dilakukan EP. Namun, menurutnya lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban lainnya dari kasus asusila tersebut.

Saat ini pihaknya sedang mendalami barang bukti berupa komputer maupun lap top milik pelaku, apakah ada korban lain karena ada indikasi foto lainnya.

Hendra menyampaikan, saat ini kondisi korban masih mengalami trauma. Pasalnya, kata dia, korban baru melaporkan kasus tersebut baru-baru ini sejak empat tahun lalu.

Polisi menjerat EP dengan Pasal 81 ayat 3 dan atau Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang persetubuhan dilakukan oleh tenaga pendidik, juncto Pasal 64 KUHP.

“Kita lakukan pemberatan tambah sepertiga perbuatan yang berulang, kemudian karena pengajar kita lakukan pemberatan, jadi minimal ancaman pidana lima tahun dan maksimal 15 tahun atau lebih,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Akselerasi Rumah Subsidi Lewat Program Bedah Rumah Nasional

Oleh: Randy Sagala )*Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitashidup masyarakat melalui percepatan program perbaikan rumah tidaklayak huni, yang kini diposisikan sebagai bagian integral dari implementasiprogram rumah subsidi nasional. Langkah ini tidak hanya berfokus padapembangunan hunian baru, tetapi juga memastikan masyarakatberpenghasilan rendah dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dansehat melalui skema peningkatan kualitas hunian yang sudah ada.Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sektor perumahanmengalami transformasi signifikan. Program bedah rumah tidak lagi berdirisendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem besar perumahansubsidi yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintahmenjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang belumtersentuh program kepemilikan rumah baru, namun sangat membutuhkanperbaikan kondisi tempat tinggalnya.Lonjakan target perbaikan ratusan ribu unit rumah pada 2026 menjadibukti konkret bahwa pemerintah mengakselerasi program ini sebagaistrategi nasional. Sinergi antara program rumah subsidi dan bedah rumahdiharapkan mampu menciptakan dampak ganda, yakni memperluas akseshunian layak sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan strukturaldi berbagai daerah.Dengan menjadikan perbaikan rumah sebagai bagian dari skema rumahsubsidi, pemerintah tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untukmenikmati standar hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilaiprogram ini sebagai langkah strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwaseluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan alokasi program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifatinklusif. Program ini dirancang agar tidak ada wilayah yang tertinggaldalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat.Pemerintah mulai mengoptimalkan aset negara sebagai fondasipembangunan perumahan. Lahan-lahan potensial diidentifikasi untukmendukung pembangunan hunian, termasuk hunian vertikal di kawasanperkotaan.Kebijakan pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan di ibu kota. Pemerintah juga memperluas pembangunan ke kota-kota lain sepertiBandung guna menjawab kebutuhan hunian di daerah urban yang terusberkembang.Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintahtelah menyiapkan tiga skema utama. Skema tersebut dirancang untukmenjawab berbagai tantangan dalam sektor perumahan nasional.Skema renovasi rumah tidak layak huni menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran besar dialokasikan setiap tahun untuk memperbaiki jutaanrumah agar memenuhi standar kelayakan.Pemerintah menyalurkan bantuan langsung untuk pembelian bahanbangunan. Kebijakan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikandapat digunakan secara optimal oleh masyarakat penerima.Program renovasi rumah menunjukkan perhatian pemerintah terhadapkualitas hunian. Rumah yang sebelumnya tidak layak diharapkan dapatberubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.Skema pengembangan kawasan menjadi langkah berikutnya yang diambilpemerintah. Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasarseperti air bersih dan pengolahan limbah.Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk setiap kawasan. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhanmasyarakat serta kondisi lingkungan setempat.Pemerintah juga menyesuaikan desain rumah dengan karakter wilayah. Di kawasan pesisir, misalnya, rumah dirancang berbentuk panggung agar sesuai dengan kondisi geografis.Skema hunian vertikal menjadi solusi bagi kawasan perkotaan. Pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan lahan sekaligusmengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan ini.Pemerintah memastikan hunian vertikal dilengkapi sistem sanitasimodern. Fasilitas seperti pengolahan air menjadi bagian penting untukmenciptakan lingkungan yang sehat.Implementasi program terlihat nyata di berbagai daerah. Pemerintahdaerah mulai merasakan dampak peningkatan alokasi program perumahan dari pemerintah pusat.Pemerintah daerah seperti di NTT menunjukkan peningkatan signifikandalam jumlah rumah yang diperbaiki. Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan adanya lonjakan besar dibanding tahun sebelumnya.Peningkatan jumlah rumah yang dibedah menjadi bukti konkretkeberpihakan pemerintah. Program ini memberikan harapan baru bagimasyarakat berpenghasilan rendah.Pemerintah juga mengintegrasikan program perumahan dengan skemapembiayaan. Akses kepemilikan rumah diperluas melalui dukungan kreditdengan bunga terjangkau.Kelompok masyarakat seperti ASN, nelayan, petani, dan pelaku UMKM menjadi sasaran program. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkaumasyarakat yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak.Program perumahan turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hunian yang layak dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligusproduktivitas masyarakat.Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai fondasipembangunan sosial. Perbaikan hunian dianggap memiliki dampak luasterhadap kesejahteraan masyarakat.Pendekatan komprehensif menjadi kekuatan utama kebijakan ini. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga padakeberlanjutan dan pemerataan.Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi simbol kehadirannegara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untukmemenuhi kebutuhan dasar rakyat.Keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi agar setiap target dapat tercapaisecara optimal.Upaya pemerintah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni diyakiniakan memberikan dampak besar. Program ini menjadi langkah nyatadalam menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakatIndonesia.Pemerintah terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalansesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukanuntuk mengukur efektivitas pelaksanaan di lapangan sekaligusmengidentifikasi kendala yang muncul. Langkah ini penting agar program perbaikan rumah tidak layak huni dapat berjalan tepat sasaran danmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan warga diharapkan mampu mempercepatpelaksanaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilpembangunan. Dengan dukungan semua pihak,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini