Begini Tanggapan Pengamat atas OTT Jaksa di Yogyakarta

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kali ini menjerat beberapa oknum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Kabar OTT tersebut sudah dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Ia menyebut ada empat orang yang diamankan, salah satunya adalah jaksa, lalu ada unsur PNS dan swasta.

Diduga kuat, jaksa yang terjerat OTT itu berposisi sebagai Jaksa Fungsional Kejari Yogyakarta berinisial ES.

Menanggapi OTT jaksa tersebut, pakar hukum Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad berkata kejadian itu telah menjadi tragedi dalam dunia hukum di Tanah Air.

“Penegak hukum kembali ditangkap dengan dugaan korupsi. (padahal) seharusnya penegak hukum bersih dari masalah hukum. Tapi malah mempermainkan hukum dan terjerat hukum,” ujar Suparji saat dihubungi Mata Indonesia News, Senin 19 Agustus 2019.

Suparji pun mengatakan bahwa hal ini juga menunjukkan belum ada perubahan yang signifikan dari budaya penegakan hukum, terutama soal penegak hukum dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan pemerintah, KPK dan lembaga hukum ke depan agar insiden seperti ini tak terulang lagi adalah perlu terapkan hukuman yang berat kepada pelakunya.

“Bongkar siapa saja yang terlibat dan beri hukuman jika terbukti salah dan tingkatkan pengawasan kepada penegak hukum,” kata dia.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini