MATA INDONESIA, JAKARTA – Seringkali dalam diskusi perekonomian nasional muncul istilah middle income trap. Masih banyak yang bingung dengan istilah ini. . Lantas, apa yang dimaksud middle income trap?
Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.
Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada medio 2006 lalu. Per 1 Juli 2021 Bank Dunia (World Bank) menurunkan status kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income country. Artinya, Indonesia hanya bertahan satu tahun berada di kelas negara berpenghasilan menengah atas.
Indonesia turun kelas lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI). GNI adalah Produk Domestik Bruto (PDB) ditambah dengan pendapatan yang dibayarkan dari negara lain, seperti bunga dan dividen.
Berdasarkan catatan Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3.870 dollar AS dari yang sebelumnya 4.050 dollar AS di tahun 2019 lalu.
Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah juga disebabkan oleh kenaikan indikator dari kelas negara berpenghasilan menengah atas. Bank dunia menjelaskan, perubahan indikator klasifikasi terjadi setiap tahun.
Hal tersebut disebabkan oleh perubahan faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi yang mempengaruhi GNI per kapita setiap negara. Untuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah, GNI per kapitanya berada di kisaran 1.046 hingga 4.095 dollar AS per 1 Juli 2021. Sementara pada 1 Juli 2020, GNI per kapita negara yang masuk kategori berpenghasilan menengah ke bawah berada di kisaran 1.035 dollar AS hingga 4.045 dollar AS. Sementara untuk negara berpenghasilan menengah atas, GNI per kapita berada di kisaran 4.096 dollar AS hingga 12.695 dollar AS per 1 Juli 2021 dari sebelumnya 4.046 dollar AS hingga 12.535 dollar AS.
Lalu bagaimana supaya Indonesia keluar middle income trap?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan strategi pemerintah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, penyediaan infrastuktur, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. Keempat elemen penting bagi suatu negara agar mampu menghindar dari middle income trap.
”Indonesia saat ini adalah middle income country. Dan kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini mayoritas mereka berhenti di middle income country. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap,” kata Sri Mulyani dalam acara webinar CSIS Indonesia, Rabu 4 Agustus 2021.
Sri Mulyani menyebut, tidak banyak negara di dunia ini yang bisa menembus jebakan itu. Kurang dari 20 negara yang bisa melompat dari middle income country ke high income country. Maka hal ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia agar lebih siap menghadapinya.
”Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia identik dengan negara yang terus meningkatkan produksi dan inovasi. Itu adalah fungsi untuk naik menjadi high income country,” katanya.
Penyiapan SDM yang berkualitas itu meliputi pedidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Menkeu mengatakan, APBN menaruh perhatian besar pada tiga hal itu.
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan suatu bukti komitmen perhatian pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cerdas, berwawasan luas dan berpendidikan.
Bidang kesehatan dan jaminan sosial juga mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.
Pada saat pandemi ini, anggaran kesehatan meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan. Selain itu, jaminan sosial juga dilakukan melalui berbagai program prioritas.
Selanjutnya, elemen kedua untuk menghindari middle income trap adalah infrastruktur. Menkeu pada kesempatan itu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat dan berkualitas baik.
Di samping itu, tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan juga penting dalam upaya pembangunan infrastrukur tersebut.
Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) telah mulai dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastuktur.
”Kami telah melakukan banyak hal di Kementerian Keuangan dalam mendesain KPBU ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menghasilkan beberapa special mission vehicle seperti PT SMI dan PT PII yang memberikan penjaminan pinjaman dan bahkan technical assistant pada daerah maupun kepada proyek-proyek yang sifatnya KPBU,” katanya.
Ketiga, dia menyebut bahwa negara yang bisa menembus middle income trap adalah negara yang memiliki institusi yang efisien, lincah, dan memiliki performa bagus berdasarkan tata kelola yang baik. Maka, ia menekankan pentingnya reformasi birokasi.
”Reformasi institusi dan birokrasi ini sangat sulit karena tidak seperti membangun jembatan yang bisa dilihat secara mudah kasat mata oleh masyarakat, namun memilik dampaknya luar biasa. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik, efisien, ataukah masyarakat dan dunia usaha tidak diberati oleh regulasi dan birokrasi yang tidak efisien,” ujarnya.
Terakhir, transformasi ekonomi menjadi elemen keempat untuk menghidari middle income trap. Transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang berbasis digital, mengedepankan efisiensi dan produktivitas dengan regulasi yang simpel serta kompetitif adalah hal yang ingin dibangun di Indonesia.
Sri Mulyani menyebut, kemudahan berusaha juga terus diperbaiki termasuk berbagai hal yang utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan transparan.
