Begini Cara Pemprov NTT Atasi Pencurian Komodo di Taman Nasional

Baca Juga

MINEWS.ID, KUPANG – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa meminta bantuan kepolisian setempat menjaga Taman Nasional Komodo (TNK) setelah pencurian binatang dilindungi itu terungkap. Apalagi praktik itu melibatkan jaringan internasional

“Saya sedang minta Polda NTT ikut melakukan pengawasan dan pengamanan,” ujar Gubernur NTT Viktor B Laiskodat di Kupang, Kamis 28 Maret 2019.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT sudah menugaskan pejabatnya ke Surabaya untuk menyelidiki pencurian tersebut.

Seperti diberitakan Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus perdagangan puluhan Komodo (Varanus Komodoensi) ke luar negeri jaringan melalui media sosial.

Sekitar 41 ekor komodo sudah dijual ke luar negeri dengan harga mencapai Rp500 juta untuk satu ekornya. Jaringan itu beroperasi tujuh kali sejak tahun 2016 sampai 2019.

Pemerintah Provinsi NTT menilai Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) lemah dalam mengawasi kawasan taman tersebut sehingga berbagai kasus terjadi di daerah itu.

Menurut Kepala Biro Humas Pemprov NTT Marius A Jelamu meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secepatnya menyerahkan pengelolaan penuh taman nasional itu kepada pemerintahannya untuk meminimalisir kasus tersebut.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini