MINEWS.ID, JAKARTA – Pusat administrasi pemerintahan Indonesia yang baru diharapkan bisa digunakan pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi 2024.
“Presiden Jokowi ingin bisa berkantor di lokasi baru ibukota negara RI itu pada 2024. Ini PR (pekerjaan rumah) besar Kementerian PUPR,” ujar Ketua Tim Komunikasi Ibu kota Negara (IKN)/Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Hirmawan Hariyoga Djojokusumo di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.
Hirmawan menegaskan bahwa yang akan dibangun di Kalimantan Timur itu adalah Pusat Administrasi Pemerintahan Indonesia.
Himawan menegaskan keputusan yang diambil Presiden Jokowi untuk memindahkan lokasi ibu kota negara di wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah berdasar pada kajian teknokratis.
Dia menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara itu sudah melalui kajian sejak 2017.
Hirmawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Tahap awal, kajiannya mencakup kemungkinan kalau ibu kota tetap di Pulau Jawa. Ada satu distrik yang isinya Government District. Referensinya ada di beberapa negara maju.
Alternatif kedua, pindah ke sekitar Jakarta, seperti di Jonggol, atau alternatif lainnya di Kota Maja, contohnya Putrajaya, Malaysia.
Opsi tersebut menurut Presiden bukan solusi terbaik mengingat daya dukung sumber daya alam (SDA) dan lingkungan di Jakarta dan Jawa.
Hirmawan menegaskan ada tujuh kriteria penentuan lokasi ibu kota negara, yaitu: lokasi strategis; tersedia lahan luas; bebas bencana; tersedia sumber daya air; dekat dengan kota excisting yang sudah berkembang; potensi konflik sosial rendah; dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan kriteria tersebut, tersaring lah tiga lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.
Kalimantan menurut kajian tersebut risikonya relatif rendah, dibandingkan Sumatera karena masih berada di wilayah barat Indonesia. Tidak di tengah Indonesia. Selain itu, sebuah pusat administrasi pemerintahan harus memiliki akses ke perairan laut.
Himawan menegaskan upaya memindahkan lokasi pusat pemerintahan sudah berdasar kajian teknokratis.
