MATA INDONESIA, JAYAPURA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mohammad Toha mendukung pemberlakuan larangan minuman keras (miras) di Papua. Ia mengungkapkan bahwa para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh birokrat Papua juga ikut meminta dengan tegas untuk melarang peredaran miras karena dinilai lebih banyak mudharat dibandingkan keuntungannya.
“Karena mereka merasakan sendiri setiap harinya orang mabuk ini merugikan orang lain,” ujarnya, dikutip Minggu 12 Desember 2021.
Politisi PKB ini sepakat jika orang yang dalam kondisi mabuk tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Karena dapat memicu perselisihan hingga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.
Para tokoh agama Kristen dan Katolik di Papua pun menegaskan bahwa di dalam Alkitab pun melarang miras. Karenanya masukan ini pun akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Minuman Beralkohol (minol).
“Mereka tidak setuju miras ini diedarkan bebas, bahkan mereka meminta untuk tutup semua dealer, distributor, penjual larang untuk minum beralkohol. Itu yang kami dapat dari Papua,” katanya.
Legislator dapil Jateng V ini menjelaskan jika penyerapan aspirasi untuk membahas RUU Minol tidak akan berhenti di Papua. Pihaknya menegaskan akan mencoba untuk menghimpun masukan dari daerah lain khususnya Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Tujuannya untuk mengetahui peredaran minol dalam kehidupan adat istiadat dan tanggapan masyarakat mengenai pengendalian miras.
Ia optimis RUU Minol dapat segera dituntaskan usai menghimpun masukan dari berbagai wilayah. Ia meminta agar masyarakat dapat menunggu kehadiran UU tersebut untuk menjadi payung hukum peredaran minol.
“Pihaknya juga berharap jika RUU ini disahkan, maka Pemda dapat menyusun Perda yang sejalan dengan UU Minol yang dapat mencakup pengecualian penggunaan minol dalam kehidupan adat istiadat di setiap daerah,” ujarnya.
