Awas Sudah Ada 10 Warga Negara Indonesia Terpapar Varian Baru Covid-19 dari India

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kecepatan penyebaran Virus Covid-19 dari India makin menakutkan.  Saat ini ada 10 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang terpapar virus varian baru tersebut. ”Varian virus itu sudah masuk di Indonesia, ada 10 orang yang terpapar. Enam diantaranya kasus impor sisanya dari lokal,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman khawatir akan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. Dirinya juga mengatakan bahwa pelacakan kasus dari awal sudah lemah. ”Dalam pelacakan kasus, kita terbilang sangat  lemah. Dari awal juga tidak jelas dari mana kasus ini terjadi,” kata Dicky Budiman, seperti dikutip dari BBC. 

Dicky menambahkan bahwa varian baru ini dapat menyebar dengan cepat. Jika virus Covid-19 penyebarannya selama dua minggu, maka varian baru ini bisa dalam seminggu. ”Varian baru memiliki kekuatan dalam penularan. Sehingga dari satu bulan saja bisa ribuan yang terpapar,” katanya.

Menurut Dicky, satu satunya cara agar kasus ini dapat berhenti yaitu dengan meningkatkan upaya pembatasan dan pengawasan. ”Ini adalah masa yang kritis buat Indonesia. Sistem karatina, termasuk juga penguatan terhadap 3T (test, tracing, dan treatment), vaksinasi bagi kelompok rentan harus ditingkatkan,” kata Dicky.

Lalu, apa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini? Saat ini, pemerintah sedang berupaya keras dalam pembatasan mobilitas nasional dan internasional yang akan masuk ke Indonesia.

Juru bicara Gugus TUgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengimbau kepada seluruh WNI untuk menunda kepergiannya ke luar negeri. Untuk Warga Negara Asing (WNA) dari India, pemerintah akan menolak kunjungan dan penangguhan sementara visa mereka. ”Kepada negara yang sedang mengalami krisis Covid-19, khususnya India. Kami tolak kunjungannya bila ada riwayat perjalanan dari negara tersebut. Pemberian visa buat WNA India ditangguhkan sementara,” kata Wiku Adisasmito.

Untuk memastikan semuanya baik baik saja, Wiku Adisasmito menambahkan bahwa mekanisme screening dan karantina harus terlaksana di lapangan. “Mohon pastikan bahwa mekanisme screening dan karantina terlaksana di lapangan. Agar kita terus optimal dalam mencegah kasus yang baru masuk,”kata Wiku Adisasmito.

Benar saja, terhitung sebanyak 117 orang Warga Negara Asing (WNA) dari India yang berada di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 21 April 2021, terdapat 12 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

Kemudian, bagaimana kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di India? Saat ini, tercatat ada 750 masyarakat Indonesia yang bekerja dan menempuh pendidikan di India.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Dehli India terus menjalin komunikasi yang baik melalui grup Whatsapp serta via Zoom. Dari situlah, pemerintah Indonesia dapat mengetahui kondisi mereka.

Setelah menjalin komunikasi, KBRI mendapat laporan ada 29 WNI yang terpapar virus tersebut. Ketika ditanya, mayoritas menjawab tidak tahu kapan dan bagaimana itu bisa terjadi. Mereka hanya merasa tidak enak badan dan memilih untuk isolasi di rumah sakit atau di rumah masing masing. Angka penularan yang sangat tinggi, KBRI menyarankan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di India untuk tetap tinggal di rumah masing masing.

Reporter : R Al Redho Radja S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini