Awal Tahun 2023, Tol Trans Sumatera Ruas Simpang Indralaya-Prabumulih Beroperasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembangunan jalan tol penghubung antar daerah terus dikebut oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar meningkatkan perkembangan ekonomi suatu daerah.

Salah satu jalan tol yang dikebut adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), salah satunya yakni pada Ruas Tol Simpang Indralaya-Prabumulih.

Ruas tol yang memiliki main road sepanjang 65 km ini rencana ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2023 dan dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya).

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengatakan, hingga saat ini proses konstruksi di Jalan Tol Simpang Indralaya-Prabumulih berjalan cukup baik terutama terkait proses pembebasan lahan.

“Di samping proses pengerjaan konstruksi yang telah mecapai 77,35 persen, proses pembebasan lahan pada ruas Tol Simpang Indralaya-Prabumulih juga berjalan dengan sangat baik, yaitu mencapai 96 persen,” ujarnya.

Koentjoro menambahkan, kelancaran proses pembangunan ruas Tol Simpang Indralaya-Prabumulih tak lepas dari dukungan pemerintah daerah setempat. Sehingga perusahaan optimistis dapat rampung tepat waktu.

Kehadiran ruas Tol Simpang Indralaya-Prabumulih yang melintasi tiga kabupaten dan kota yakni Ogan Ilir, Prabumulih dan Muara Enim diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh warga hingga 50 persen dari sebelumnya.

Juga emudahkan mobilitas kebutuhan logistik, serta mampu meningkatkan perkembangan ekonomi di Sumatra Selatan.

“Ruas Tol Simpang Indralaya-Prabumulih memiliki main road sepanjang 65 km dengan kecepatan rencana 100 km per jam. Jika rampung nantinya, diperkirakan hanya membutuhkan waktu 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih,” katanya.

Dalam pengerjaannya, pembangunan Ruas Tol Simpang Indralaya-Prabumulih didukung dengan berbagai inovasi teknologi pada tahapan desain maupun konstruksi.

Pelaksaan desain menggunakan teknologi yaitu Building Information Modelling (BIM) dan LiDar untuk mendapatkan data aerial mapping yang lebih detail.

Sementara dalam tahapan konstruksinya, pada proyek ruas tol ini menggunakan inovasi teknologi Real Time Project Control System Dashboard yang dilengkapi dengan CCTV. Sehingga pemantauan pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan secara real-time.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini