Asosiasi Pers Apresiasi Pemerintah atas Vaksinasi Wartawan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Asosiasi pers Indonesia terdiri dari Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas program vaksinasi Covid-19 untuk para wartawan.

Melalui keterangan tertulis, Sabtu 20 Maret 2021, asosiasi pers mengatakan bahwa vaksinasi untuk wartawan merupakan bentuk dukungan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang selama pandemi ini tetap harus melakukan liputan ke lapangan untuk mendapatkan sumber dan informasi yang memadai.

Informasi yang memadai ini, selain dibutuhkan oleh publik, juga dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan yang tepat khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

“Wartawan adalah satu dari beberapa profesi yang tetap bekerja di lapangan pada masa pandemi ini. Industri pers juga termasuk jenis industri yang tidak bisa hibernasi meski situasi segenting apapun, dan malah harus bekerja lebih keras, oleh karena publik memerlukan informasi yang akurat dan memadai dalam menghadapi kesulitan pada masa pandemi ini,” demikian bunyi keterangan tersebut.

Vaksinasi untuk wartawan ini digelar pada 25-27 Februari 2021 dan 16-17 Maret 2021 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Saat vaksinasi tahap pertama, sebanyak 5.200 wartawan menerima vaksin. Selanjutnya, pada vaksin tahap kedua ada 5.025 wartawan.

Menurut catatan asosiasi pers, hampir tidak ada efek samping yang serius bagi para penerima vaksin. Prosesnya pun berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

Selain di GBK, vaksinasi Covid-19 untuk wartawan nanti akan digelar lagi di Balaikota DKI Jakarta, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Dalam vaksinasi tersebut, ditargetkan ada 4.000 wartawan yang menjadi penerima vaksin. Vaksin dosis pertama akan mulai disuntik pada akhir Maret 2021.

Asosiasi pers mengucapkan apresiasi pula kepada Pemda DKI Jakarta program vaksinasi tersebut.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini