MATA INDONESIA, JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) diminta mencermati potensi ganggu netralitas pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Kamis 22 September 2022.
Menteri Anas menekankan, ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat karena target pemerintah untuk kepentingan rakyat tidak tercapai.
Dia juga akan membuat komitmen bersama dengan Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.
Hadirnya SKB netralitas juga akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.
Kegiatan itu diharapkan berdampak luas tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia.
 diminta mencermati potensi ganggu netralitas pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.){kind=link}