Anggotanya Ditangkap KPK, Begini Kata Ketua KPU

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA - Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu 8 Januari 2020 benar-benar telah mencoreng wajah penyelenggara pemilu yang harusnya bersih.

Mendengar kabar anggotanya ditangkap tangan KPK, Ketua KPU Arief Budiman angkat bicara. Ia menyebut harusnya Wahyu ikut dalam rombongan dinas ke Belitung, tapi ternyata malah diciduk lembaga antirasuah.

“Begitu pesawat landing dan penumpang turun, kok cuma staf humas saja, Pak Wahyu nggak ada,” kata Arief di Jakarta.

Setelah itu, Arief baru mengetahui kabar Wahyu dijerat OTT KPK melalui berita di media-media online.

Seperti diketahui, KPK menangkap tangan Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020. Komisioner KPU tersebut diamankan terkait dengan transaksi suap.

“Kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Kami masih bekerja,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri. (ryv)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini