Alasan Kuat Gibran Jadi Wali Kota Bukan Kekuasaan, Tapi Bersihkan Solo dari Radikalisme

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Alasan kuat Gibran Rakabuming Raka memenangkan kursi Wali Kota Solo bukan untuk kekuasaan. Ternyata dia ingin membersihkan kota kebudayaan Jawa itu dari radikalisme.

Hal tersebut terungkap saat dia bertemu dengan sejumlah tokoh termasuk Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, di Solo, Jumat 5 Maret 2021.

“Saya berbeda dengan bapak saya dalam menyikapi persoalan radikalisme. Karena situasi Solo yang seperti inilah saya terjun ke dunia politik,” ujar Gibran yang diunggah Islah dalam akun instagramnya yang dikutip Minggu 7 Maret 2021.

Menurut Islah, radikalisme Solo adalah gerakan tertutup dengan waktu tak terukur. Untuk mengatasinya perlu kepemimpinan yang berani untuk tidak populer.

Dia yakin Gibran akan bersikap tak kompromi dan tegas dalam menghadapi kelompok radikal tersebut.

Islah mengaku akan mendukung penuh program rekonstruksi toleransi di Solo, baik dalam kontra radikalisme maupun terorisme demi kedamaian warga Solo dan juga bangsa ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini