MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Jokowi berkomitmen kuat merawat demokrasi karena akan menyelamatkan Indonesia yang majemuk, meski Majalah The Economist mencatat indeks demokrasi Indonesia turun di tahun 2020. Menurut Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, saat itu pemerintah sedang gencar melakukan penegakkan hukum terhadap aksi intoleransi yang membahayakan ideologi negara.
“Menguatnya intoleransi perlu direspons melalui langkah penegakan hukum yang menjadi identitas negara demokrasi yaitu rule of law,” ujar Jaleswari kepada Mata Indonesia News yang dikutip Sabtu 7 Februari 2021.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin di tengah masyarakat berkembang ideologi yang membahayakan keberlangsungan negara, marak intoleransi, dan berbagai ekpresi radikalisme.
Selain itu, di tengah pandemi Covid19, pemerintah membutuhkan efektivitas pemerintahan dan terjaganya stabilitas untuk keluar dari berbagai masalah yang ditimbulkannya.
Penilaian sepintas, proses tersebut tentu akan mempengaruhi penilaian publik tentang demokrasi kita, tapi itu sesungguhnya justru pilihan tepat agar demokrasi tetap hidup dan keluar dari situasi sulit yang dihadapi.
Jadi, terlepas dari angka indeks demokrasi yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat penurunan, pemerintah berkomitmen kuat merawat demokrasi yang akan menyelamatkan negara dan Indonesia yang plural.
Demokrasi merupakan sebuah pergerakan yang harus dijaga bersama-sama. Indek demokrasi yang ada menjadi catatan untuk melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan strategis atas aspek-aspek yang perlu diperbaiki.
EIU melalui laporan yang berjudul “Democracy Index 2020: in Sickness and in Helath?” menempatkan Indonesia pada peringkat 64 secara global, 11 di regional Asia dan Australia.
Indonesia mendapat skor 6,48 dan digolongkan pada kategori demokrasi yang belum sempurna (flawed democracies).
EIU menggolongkan 4 (empat) kategori yaitu demokrasi penuh (full democracies), demokrasi belum sempurna (flawed democracy), rezim hibrida (hybrid regimes), dan rezim otoritarian (authoritarian regimes).
Jaleswari menegaskan Indonesia sampai saat ini terus berjuang agar tidak merosot pada kondisi yang lebih buruk. Pemerintah berusaha agar negara ini tidak jatuh pada rezim hibrida atau otoriter.
