Akibat Kemarau Panjang, Kekeringan Ancam 48 Juta Jiwa di 28 Provinsi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kemarau tahun ini diprediksi bakal lebih kering dari 2018 lalu. Akibatnya, kekeringan bakal mengancam 48.491.666 jiwa di 28 provinsi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia terjadi mulai Juli sampai Oktober 2019.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dody Usodo Hargo Suseno di kantornya, Jakarta, Selasa 30 Juli 2019.

Puncaknya, kata dia akan terjadi di bulan Agustus, dan kekeringan tahun ini akan melebihi kekeringan pada tahun 2018. Memang Itu resiko daerah tropis sepeti itu.

Dody mengatakan wilayah yang sudah mengalami kekeringan di antaranya pesisir selatan Pulau Jawa. Ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, lanjut Dodi, akan melanda sedikitnya 28 provinsi.

“Ancaman kekeringan itu akan melanda di 28 provinsi, dengan luas wilayah 11.774.437 ha dan ini masyarakat yang akan terpapar dari luasan itu adalah 48.491.666 jiwa,” ujarnya.

Dody menyebut sebanyak 55 kepala daerah juga telah menetapkan surat keputusan bupati dan wali kota tentang siaga darurat bencana kekeringan.

Kepala daerah ini antara lain berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait diantaranya pendistribusian air bersih. Data kemarin itu sudah didistribusikan 7.045.400 liter air, kemudian penambahan jumlah tanki air, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air.

Dody menyebut selain dampak kekeringan, musim kemarau juga akan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Menurutnya, untuk mengantisipasi karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerjunkan satuan tugas (satgas).

Ia mengatakan satgas yang berjumlah 1.502 orang itu sudah diterjunkan ke wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.

Berita Terbaru

Bersinergi Menjaga Netralitas Pemilu Demi Pilkada yang Berkualitas

Jakarta - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu...
- Advertisement -

Baca berita yang ini