Program MBG Sukses di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Generasi Muda Semakin Kuat dan Sehat

Baca Juga

Jakarta – Dalam 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan generasi penerus bangsa.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program MBG.

“Saya berterima kasih atas kerja sama ini. Seluruh kementerian dan lembaga telah bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Sinergi dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga perangkat desa sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program MBG,” ujar Presiden Prabowo.

Pada tahap awal peluncuran program yang dimulai pada 6 Januari 2025, MBG telah menjangkau 650.000 anak sekolah. Presiden Prabowo menargetkan program ini akan menjangkau 3 juta anak pada April 2025, meningkat menjadi 6 juta anak pada Agustus 2025, hingga mencapai 15 juta anak pada September 2025.

“Akhir tahun 2025, kami targetkan semua anak Indonesia dapat menikmati makan bergizi gratis,” tambah Presiden Prabowo.

Anggota Komisi IV DPR, Robert J. Kardinal, turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengimplementasikan program ini. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana APBD dan dana desa demi mendukung keberhasilan program.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam kolaborasi ini. Optimalisasi anggaran daerah, termasuk dana desa, dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan program MBG,” kata Robert J. Kardinal.

Robert juga menekankan bahwa program MBG memiliki nilai manfaat yang sangat besar. “Fokus pada kebutuhan dasar seperti pangan bergizi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” ujarnya.

Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN untuk mendukung program ini, kolaborasi dengan APBD dan dana desa dapat semakin memperkuat kemampuan fiskal pemerintah. Program ini juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan.

Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun generasi penerus yang berkualitas. Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, program ini akan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini