AFPI dan Kredivo Bersinergi Lawan Fintech Ilegal yang Hobi Keruk Uang Masyarakat

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Untuk tingkatkan literasi dan mengedukasi masyarakat melawan jasa keuangan financial technology (fintech) ilegal, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggandeng Kredivo mengadakan “Fintech Exhibition 2019” di Samarinda.

Edukasi dan literasi tersebut bertujuan menghindarkan masyarakat dari perilaku perusahaan fintech yang belakangan ini banyak merugikan. Mereka ‘bermulut manis’ agar masyarakat mau meminjam uang, namun akan berubah menjadi ‘bermulut harimau’ saat menagih. Parahnya bunga pinjaman dengan cepat bertambah jika kita terlambat mengangsur.

Menurut Ketua Bidang Institutional dan Humas AFPI Tumbur Pardede, asosiasi yang dikelolanya sangat berharap masyarakat benar-benar paham dengan pola kerja fintech sehingga tidak gampang meminjam.

“Kami harap para penyelenggara bisa terus aktif dalam memberikan edukasi, bisa melalui inovasi-inovasi dan juga produknya,” ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis 5 September 2019.

Selain dengan Kredivo, AFPI juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyadarkan masyarakat terhadap kehadiran fitech yang marak.

Saat ini mereka menyelenggarakan eksibisi itu di Samarinda sejak 2 – 5 September 2019 yang diikuti 50 orang.

Selain itu, menurut Tumbur, mereka juga mengunjungi media lokal dan komunitas masyarakat setempat sebagai upaya membuat mereka melek terhadap inovasi berbasis teknologi tersebut.

Sementara, General Manager Kredivo, Lily Suriani mengatakan pihaknya akan terus berupaya mendorong pertumbuhan jasa keuangan dan mempermudah masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam memilih dan menggunakan layanan fintech.

Pertumbuhan fintech di Indonesia semakin berkembang. Berdasarkan data OJK pada bulan Agustus 2019, jumlah penyaluran pinjaman yang dikucurkan oleh fintech mencapai Rp 49,79 triliun atau meningkat 119,69 persen dibanding dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya.

 

Peserta Fintech Exhibition 2019 di Samarinda.(istimewa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini