10 Senjata Api Milik KST Papua Pimpinan Lamek Taplo Dicuri dari Reruntuhan Helikopter MI 17

Baca Juga

MATA INDONESIA, KIWIROK – KST Papua pimpinan Lamek Taplo diketahui memiliki 10 unit senjata api (senpi) milik TNI. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan.

Senpi tersebut diduga dicuri dari reruntuhan jatuhnya helikopter MI 17 pada 28 Juni 2019 lalu, yang membawa 12 orang prajurit termasuk lima orang anggota Yonif 725/WRG.

“Kami menduga senjata api yang digunakan berasal dari reruntuhan jatuhnya helikopter,” ujarnya, Selasa 14 September 2021.

Ia juga mengungkapkan terkait kronologi kontak senjata antara KST Papua tersebut dengan anggota dari Yonif 403/WP. Semuanya bermula saat anggota dari Yonif 403/WP yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan melihat sekelompok KKB membawa senjata api sehingga melakukan pengejaran.

Saat mengetahui mereka dikejar langsung melakukan penembakan hingga terjadi baku tembak dan kemudian KST Papua membakar beberapa fasilitas umum yang ada di Kiwirok, seperti puskesmas, pasar, gedung sekolah dasar, kantor kas BPD Papua, dan rumah warga.

Bahkan, KST memanah serta menganiaya tenaga kesehatan yang sempat mereka temukan hingga mengalami trauma. “Apa yang dilakukan KKB terhadap tenaga kesehatan di luar peri kemanusiaan,” katanya.

Saat ini, anggota TNI-Polri masih mencari satu orang tenaga medis yang belum diketahui keberadaannya, sedangkan dua orang yang dilaporkan hilang sudah ditemukan terluka di jurang.

“Evakuasi belum dapat dilakukan karena lokasinya yang berada di jurang, dan saat hendak mengevakuasi sempat ditembaki oleh KST Papua,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini