Tak Gampang Pembelot Korea Utara Hidup di Korea Selatan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kim Ji-young (31) merasa seperti bermimpi ketika akhirnya ia berhasil tiba di Korea Selatan setelah pelarian yang sulit dari Korea Utara.

Namun, kegembiraannya saat tiba di Korsel bersama ibu dan tiga orang sepupunya pada Maret 2013 lalu segera memudar seiring dengan masa penyesuaian yang sulit.

Setiap hari membawa tantangan baru dan keluarga itu tidak mengenal siapa pun.

“Ada banyak perbedaan budaya… kami harus memulai dari awal lagi,” katanya.

Kim adalah satu dari ribuan pembelot yang berhasil melarikan diri dari kehidupan yang terisolasi di bawah kepemimpinan diktator. Akan tetapi, bagi mereka yang telah melarikan diri, memulai hidup baru di Korsel hanyalah langkah pertama.

Banyak dari mereka yang harus mempelajari hal-hal mendasar dalam kehidupan di tengah masyarakat berteknologi tinggi dan demokratis, mulai dari menggunakan kartu ATM hingga memahami cara kerja perwakilan pemerintah.

Awalnya, para pembelot menjalani masa penyelidikan dan tanya jawab dengan dinas intelijen.

Lalu menjalani pelatihan selama tiga bulan di Hanawon, lembaga pusat pelatihan wajib Korea Selatan untuk para pembelot baru. Pelatihan yang diberikan berfokus untuk memberikan pengetahuan dan pedoman bagaimana membangun kehidupan baru di Selatan, termasuk bahasa.

“Ini adalah sekolah berdurasi tiga bulan. Dalam masa itu mereka mempelajari berbagai hal tentang masyarakat Korea Selatan: cara menggunakan mesin ATM dan infrastruktur transportasi modern Korea Selatan, dan cara mendapatkan pekerjaan. Mereka mempelajari berbagai hal tentang kewarganegaraan Korea Selatan, demokrasi, dan perbedaan,” kata Sokeel Park, direktur Korea Selatan untuk Kebebasan di Korea Utara.

Ada juga komunitas yang menyediakan sumber daya bagi pengungsi yang dimukimkan kembali. Mereka membantu para pembelot mendapatkan ponsel dan rekening bank serta berkenalan dengan komunitas lokal mereka.

Setelah dari Hanawon, para pembelot diberi rumah sewa umum. Kim pun diberikan satu kardus berisi kebutuhan pangan, seperti ramen, nasi, minyak dan beberapa bumbu bahan masak untuk bertahan selama beberapa hari pertamanya.

Seorang konselor atau pembelot yang sudah menetap diharuskan membantu membersihkan rumah sewa mereka dan memberikan dukungan tambahan.

“Kemudian mereka harus menjalani hidup mereka sendiri,” tambah Park.

Seorang petugas polisi juga ditugaskan untuk mengawasi warga Korea Utara yang menetap di Korea Selatan.

“Anda bisa menganggapnya sebagai penugasan seorang kawan ramah setempat yang sesekali mengunjungi mereka,” kata Park.

“Kadang-kadang mereka menjadi teman. Mereka biasanya perwira yang lebih tua, lebih seperti figur ayah. Perannya adalah untuk mendatangi mereka, hampir seperti layanan sosial.”

Para petugas terkadang ikut bekerja bersama dengan asosiasi atau gereja.

Terkait dukungan kesehatan mental, Park mengatakan bahwa ada beberapa layanan konseling yang tersedia, tetapi bagian itu masih memerlukan perbaikan.

Masalah ini menjadi sorotan pada tahun 2019 ketika pembelot Han Sung-ok dan putranya ditemukan tewas di sebuah apartemen di Seoul. Mereka diyakini mati kelaparan. Para tetangga menggambarkannya sebagai orang yang mengidap gangguan dan memiliki kecemasan.

Banyak pembelot yang mengalami trauma ekstrem, tapi mereka kebingungan untuk mencari bantuan atau mengetahui di mana bisa menemukan bantuan itu.

Menurut survei soal pengungsi Korea Utara di Korea Selatan, sekitar 15 persen mengaku memiliki pikiran untuk bunuh diri. Angka tersebut 10 persen lebih tinggi dari rata-rata pemikiran orang Korea Selatan untuk bunuh diri.

“Kesehatan mental membutuhkan perubahan dan kesadaran sosial sehingga orang dapat mengidentifikasi hal-hal ini dan mencari pertolongan dan berpikir bahwa tidak apa-apa untuk mencari pertolongan,” kata Park.

Fyodor Tertitsky, seorang analis asal Korea Utara, mengatakan bahwa kehidupan di Korea Selatan dapat membuat para pembelot merasa terisolasi, dan bukan hanya karena mereka telah memasuki masyarakat yang sangat berbeda. Mereka dipandang oleh banyak orang sebagai “orang asing”.

“Anda tidak bisa pulang karena Anda dianggap pengkhianat dan Anda terasingkan dari keluarga atau teman dan lingkungan Anda,” kata Tertitsky. “Ini adalah pengalaman yang traumatis terutama jika Anda (terpaksa) melarikan diri.”

Perpindahan tempat tinggal ke Korea Selatan dan mencari pekerjaan memang bukan hal yang mudah.

“Pendidikan di Korea Utara dan Korea Selatan sama sekali berbeda dan hanya ada sedikit pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang Korea Utara di Korea Selatan,” kata Kim Ji-young.

“Bagi kami memang sedikit sulit untuk mendapatkan pekerjaan, karena kami belum pernah mendengar tentang pekerjaan paruh waktu dan belum pernah mendapatkan pekerjaan secara mandiri sebelumnya. Kebanyakan sering diabaikan dalam tahap wawancara,” ujar Ji-young.

Ji-young juga mengatakan, untuk pembelot yang merupakan perempuan muda biasanya dipekerjakan sebagai penyaji makanan di restoran dan seiring bertambahnya usia, kemudian beralih sebagai asisten dapur. Sementara untuk pembelot pria, biasanya dipekerjakan mengemas pesanan belanja online atau di industri konstruksi.

Para pembelot Korea Utara diberi insentif untuk bekerja dan bertahan pada suatu pekerjaan serta mendapat pelatihan keterampilan. Bisnis Korea Selatan juga diberi insentif untuk mempekerjakan para pembelot.

Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, ada subsidi yang tersedia. Para pembelot tidak perlu membayar untuk menempuh pendidikan tingkat sarjana dan mereka yang berusia di bawah 35 tahun juga dapat melanjutkan ke sekolah pascasarjana secara gratis. Terdapat berbagai beasiswa.

Para pembelot juga mendapatkan bantuan finansial untuk hal-hal seperti belajar cara menggunakan komputer.

Kim Seong-min, seorang pembelot yang meninggalkan Korea Utara pada tahun 1996, menghargai kesempatan pendidikan yang tersedia.

Dia awalnya bekerja sebagai petugas kebersihan untuk seorang paman, tetapi kemudian mendapatkan gelar sarjana dalam bidang penulisan kreatif.

Dari program pendidikan itu lah yang membawanya masuk ke perusahaan penyiar publik, KBS, di mana dia menjadi penulis naskah untuk program drama.

Pada 2004, Seong-min pun bergabung dengan Free North Korea Radio (Radio Pembebasan Korea Utara), sebuah stasiun yang sebagian besar dijalankan oleh para pembelot yang menyiarkan ke Korea Utara dan membawa kritik terhadap pemerintah dan kepemimpinan di sana.

Selain Seong-min, anak-anak pembelot pun juga dapat bersekolah di sekolah lokal Korea Selatan atau sekolah yang khusus melayani anak-anak Korea Utara.

Meski begitu, Tertitsky lagi-lagi mengkritik.

“Di sekolah-sekolah khusus itu, para murid dikelilingi oleh anak-anak dari satu latar belakang yang sama, sehingga itu bukan lah tempat terbaik karena Anda hanya akan mendapatkan pendidikan yang terbatas, Anda tidak berbaur dengan masyarakat Korea Selatan.”

“Di sisi lain, jika Anda bersekolah di sekolah Korea Selatan, anak-anak di sana bisa kejam. Mereka bisa meremehkan Anda dan tidak mudah untuk mengejar keterbelakangan yang Anda miliki. Itu bukan tempat yang paling menyenangkan,” ujar Tertitsky.

Kim Ji-young pun mengakui kritikan Tertitsky. Ia mengatakan bahwa secara umum siswa Korea Utara di sekolah menengah, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, tertinggal dalam bidang studi mereka dibandingkan dengan teman-teman di Korea Selatan, dan terkadang putus sekolah karena tantangan yang mereka hadapi.

Reporter: Indah Utami

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepuasan Publik Jadi Indikator Apresiasi terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh: Fajar PradiptaKepuasan publik seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik semata, tetapi sebagaicerminan nyata hubungan antara pemerintah dan rakyat yang perlu terus dijaga, bahkanditingkatkan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tingginya tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi sekaligusharapan agar kinerja yang telah berjalan selama sekitar satu setengah tahun ini tetap konsistendan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan capaian kepercayaan publik yang menyentuhangka 75,1 persen, publik seolah memberikan sinyal bahwa arah kebijakan pemerintah saatini berada di jalur yang cukup tepat, meskipun tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan.Hasil survei nasional yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkatkepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan mencapai 74,1 persen. Sementara itu, secara personal, performa Prabowo Subianto sebagai presiden memperolehtingkat kepuasan sebesar 74,9 persen. Angka ini tidak berdiri sendiri, melainkanmerefleksikan persepsi publik terhadap berbagai program prioritas yang telah dijalankanselama setahun terakhir, termasuk upaya menjaga stabilitas ekonomi, penguatan sektorpangan, serta konsistensi dalam menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Salah satu program yang paling banyak mendapat sorotan sekaligus apresiasi adalahkebijakan Makan Bergizi Gratis yang dinilai mampu menyentuh langsung kebutuhanmasyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga menjadisimbol kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar seperti gizi dan kesejahteraan. Sebanyak 23 persen responden dalam survei menyebut program ini sebagai kebijakan paling bermanfaat, sebuah angka yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan dasarmasih menjadi prioritas utama di mata publik. Keberhasilan ini juga melengkapi capaian lain pemerintah, seperti pengendalian inflasi pangan dan peningkatan akses bantuan sosial yang lebih merata.Peneliti utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa tingginyakepuasan publik tidak terlepas dari kontribusi program tersebut yang dinilai memberikandampak nyata. Ia melihat bahwa kebijakan yang bersifat langsung dan dirasakan masyarakatcenderung memiliki daya dorong lebih kuat terhadap persepsi positif publik. Hal ini menjadipelajaran penting bagi pemerintah bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari skala, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatluas.Lebih jauh, Masduri Amrawi juga menilai bahwa stabilitas tingkat kepuasan publik di tengahkondisi global yang penuh ketidakpastian merupakan capaian tersendiri. Dalam situasigeopolitik yang memanas dan tekanan ekonomi global yang fluktuatif, pemerintah dinilaimampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang relatif responsif danadaptif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program unggulan semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas dan rasa aman di tengahmasyarakat.Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia juga memberikangambaran penting terkait persepsi publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebanyak73,9 persen responden menilai bahwa sistem politik nasional masih berjalan dalam koridordemokrasi. Angka ini menjadi indikator bahwa legitimasi demokrasi tetap terjaga, meskipunberbagai kritik dan dinamika politik terus berkembang di ruang publik.Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menilai bahwa kekuatandemokrasi Indonesia masih bertumpu pada mekanisme pemilu yang berjalan serta kebebasanmasyarakat dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjagastabilitas politik nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan menjaga stabilitaspolitik ini menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya tingkat kepuasan masyarakat.Peneliti Poltracking lainnya, Yoki Alvetro, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan denganmetode multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden. Dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei inidinilai cukup representatif dalam menggambarkan opini publik secara nasional. Pengumpulandata dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 2 hingga 8 Maret 2026, yang kemudian diverifikasi secara ketat untuk memastikan validitas data.Dalam prosesnya, Yoki Alvetro menegaskan bahwa seluruh data yang masuk telah melaluitahap verifikasi menyeluruh di pusat data, bahkan sebagian sampel juga dilakukanpengecekan ulang sebagai bagian dari kontrol kualitas. Hasilnya menunjukkan tidak adanyakesalahan signifikan, sehingga temuan survei ini dapat dijadikan rujukan dalam membacatren persepsi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.Jika dilihat secara lebih luas, capaian tingkat kepuasan publik ini juga tidak lepas dariberbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah selama setahun terakhir. Selainprogram Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunaninfrastruktur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sektor UMKM sebagai tulangpunggung ekonomi nasional. Upaya ini secara perlahan membentuk persepsi positif di tengahmasyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, mari kita sebagai bagian dari publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut aktifmengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama dan mampumenjawab tantangan masa depan dengan lebih baik.*) Pengamat Politik dan Kebijakan Strategis Nasional
- Advertisement -

Baca berita yang ini