STOVIA, Sekolah Kedokteran yang Banyak Melahirkan Tokoh Sumpah Pemuda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bicara soal sejarah, STOVIA tidak luput di dalamnya. STOVIA sering disebut sebagai kampus perjuangan karena melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Stovia merupakan singkatan dari School tot Opleiding Van Indische Artsen atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputera. STOVIA dikenal sebagai pencetak tokoh pergerakan nasional seperti Tjipto Mangungkusumo, Wahidin Soedirohusodo, dan Dr. Sutomo.

Nama Stovia muncul karena usulan dari HF Roll yang menjabat sebagai direktur Sekolah Dokter Djawa. Ia mengusulkan ke pemerintah Belanda agar menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang ada di Eropa.

Sekolah Tanah Djawa lebih dulu didirikan dengan tujuan untuk mendidik kaum pribumi agar menjadi mantri cacar. Karena pada saat itu, sekitar tahun 1851 di Jawa menyebar wabah penyakit dan pemerintah kolonial kesulitan menangani masalah ini.

Ingin mendatangkan dokter dari Eropa tapi pasti biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Sebab itulah muncul Sekolah Tanah Djawa.

Pada tahun 1903, sekolah tersebut diubah menjadi STOVIA. Versi lain menyebutkan, perubahan nama terjadi pada 1889 menjadi School tot Opleiding Van Inlandsche Geneeskundigen. Lalu pada 1898, berubah nama lagi menjadi School tot Opleiding Van Indische Artsen.

Pada awalnya STOVIA hanya menerima murid golongan priyayi dengan syarat mereka harus bekerja di dinas pemerintah. Umumnya ditempatkan sebagai mantri cacar.

Namun, para priyayi kurang tertarik untuk masuk sekolah itu (khususnya yang kurang tertarik dengan pekerjaan sebagai dokter atau mantri). Sekolah itu kekurangan murid.

Akhirnya pada tahun 1891, sekolah ini dibuka untuk umum karena sebelumnya sekolah ini hanya dibuka untuk anak-anak lulusan sekolah Belanda. Situasi ini mengundang minat pada anak-anak kalangan bawah atau menengah. Karenanya, STOVIA sempat dianggap sekolah orang miskin.

STOVIA membebaskan biaya kepada seluruh mahasiswanya. Selain itu, mahasiswanya juga mendapat alat-alat kuliah dan seragam gratis bahkan uang saku setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk membangun minat anak-anak muda pada saat itu untuk masuk ke sekolah dokter.

Dalam sistem pendidikan STOVIA pada tahun 1902, kelulusannya dianggap sebagai dokter dengan gelar Inlandse Arts (Dokter Djawa). Lalu pada 1913 diubah menjadi Inlandsch Arts yang artinya Dokter Bumiputera atau Pribumi.

Salah satu faktor yang mendorong lahirnya tokoh-tokoh pejuang adalah lokasi STOVIA itu sendiri. STOVIA berada di Weltevder, pusat Kota Batavia. Tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul para kaum intelektual untuk sekedar berinteraksi atau bertukar pikiran.

Karenanya, para pelajar STOVIA mulai mendapat dorongan dari lingkungan sekolahnya yang kemudian mempengaruhi pola pikirnya.

Perpustakaan milik Douwes Dekker merupakan tempat yang paling disenangi oleh mahasiswa STOVIA. Douwes Dekker adalah seorang Indo yang sangat mendukung politik etis.

Dekker tinggal di dekat STOVIA. Keberadaannya sangat penting karena dia adalah seorang intelektual yang rumahnya selalu terbuka sebagai tempat pertemuan, memiliki ruang baca dan perpustakaan.

Para mahasiswa diajarkan untuk menyuarakan pendapat mereka dan semakin teliti melihat kondisi rakyat dan bangsanya dan berkeinginan untuk memperbaiki nasib bangsanya.

Semangat mereka semakin kuat dengan kedatangan Wahidin Sudirohusodo pada akhir tahun 1907. Wahidin menyampaikan gagasan pendidikan bagi kaum priyayi dan masyarakat kelas bawah. Melalui gagasannya tersebut membuka pikiran pelajar STOVIA dan menciptakan cita-cita baru.

Cita-cita inilah yang akhirnya mendorong lahirnya suatu organisasi baru. Pada 20 Mei 1908, terbentuk lah organisasi bernama Boedi Oetomo yang dibentuk oleh para mahasiswa STOVIA yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib baik para rakyat bangsa.

Reporter: Nabila Rahadiantinur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini