Shinzo Abe Perdana Menteri Termuda dan Terlama dalam Sejarah Jepang

Baca Juga

MATA INDONESIA, TOKYO – Penembakan Shinzo Abe, mantan perdana menteri Jepang pada Jumat 8 Juli 2022 mengagetkan dunia.

Abe cukup terkenal di seluruh dunia karena ia adalah perdana menteri terlama dalam sejarah Jepang. Abe yang sekarang berusia 67 tahun itu mendapat tembakan dari seseorang saat menyampaikan pidato di sebuah acara kampanye di kota Nara, Jepang barat.

Seluruh Jepang pun berduka dengan kematian pria yang lahir pada 21 September 1954. Tak hanya Jepang, seluruh dunia mengutuk penembakan ini.

Kiprah Abe sebagai politikus memang tak bisa lepas dari keluarga. Kakek Abe, Nobusuke Keshi, adalah Perdana Menteri Jepang pada periode 1957-1960. Sementara Shintaro Abe, ayah kandung Shinzo Abe, pernah menjabat Menteri Luar Negeri Jepang.

Shinzo Abe memulai karier politiknya sebagai anggota parlemen mewakili Partai Liberal Demokrat (LDP) pada 1993. Dalam perselisihan yang melibatkan warga negara Jepang yang menjadi korban penculikan Korea Utara, Abe cukup vokal. Bertahun-tahun ia sangat keras dengan berbagai kebijakan Korut yang berhubungan dengan Jepang.

Sukses menjadi anggota parlemen, ia mendapat penawaran dari partai untuk masuk jajaran kabinet pertama kalinya pada Oktober 2005. Saat itu ia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Karier Abe melesat di dunia politik Jepang. Pada usia 52 tahun ia menduduki kursi perdana menteri Jepang untuk pertama kalinya pada 2006. Abe pun tercatat sebagai PM Jepang termuda dalam sejarah Jepang.

Sayangnya, ia hanya menjabat setahun. Ia mundur pada 2007 karena kondisi kesehatan. Setelah lima tahun beristirahat dan memulihkan kesehatannya, Abe maju lagi menjadi calon PM Jepang. Ternyata rakyat Jepang menyukai Abe. Pada 2012 ia terpilih kembali menjadi PM mengalahkan kandidat lainnya yaitu Shigeru Ishiba, menteri pertahanan Jepang saat itu. Nah bari di jabatan ini, Abe mampu menyelesaikannya hingga 2014.

Abe cukup populer. Kebijakan ia selama menjadi Perdana Menteri membuat ia mendapat kepercayaan penuh dari rakyat. Saat ikut lagi dalam pemilihan PM periode 2014-207, Abe terpilih kembali.

Saat ia terpilih, Jepang mendapat musibah bencana Topan Lan yang menghancurkan sebagian kota Jepang pada 2017. Cara Abe menanggani Topan Lan mendapat banyak pujian. Namun lagi-lagi belum selesai masa jabatan, pada 2020 Abe terpaksa mundur lagi dari jabatannya karena kondisi kesehatan.

Rakyat Jepang mencintai Abe. Selama masa jabatan bersejarahnya sebagai perdana menteri Jepang, kebijakan “Abenomics” menjadi senjata untuk memerangi pengaruh Cina. Ia juga memperkuat militer Jepang, dan meningkatkan ekonomi dari deflasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini