MATA INDONESIA, JAKARTA – Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menyisakan kenangan pahit masa-masa saat Indonesia masih dipimpin rezim Orde Baru.
Penyerangan dan perebutan markas PDI di Menteng, Jakarta Pusat tersebut telah menjadi satu tanda, demokrasi Indonesia pernah dicederai oleh sekelompok orang yang dikontrol oleh pemerintah otoriter, untuk mematikan musuh-musuh politiknya.
Hingga kini, dalang utamanya belum pernah terungkap. Nasib para korban dan keluarga korban tak kunjung dapat kejelasan.
Namun, ada satu catatan dari Komnas HAM, yang menunjukkan dugaan keterlibatan sosok jenderal di tubuh ABRI, yang kemudian sosok tersebut beberapa tahun setelah peristiwa Kudatuli 1996, menjadi Presiden RI.
Sosok itu adalah Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang saat peristiwa Kudatuli terjadi, berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Kasdam Jaya.
Benarkah SBY Terlibat dalam Peristiwa Kudatuli?
Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa Kudatuli memakan korban 5 orang tewas, 149 luka-luka dan 136 orang ditahan. Selain itu, ditemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam Laporan Akhir Komnas HAM, sebelum kerusuhan terjadi, pada 24 Juli 1996, telah digelar pertemuan di Kodam Jaya, yang dipimpin Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pertemuan tertutup itu, hadir Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.
Tertulis dalam laporan Komnas HAM, bahwa SBY telah memerintahkan untuk penyerbuan dan pengambilalihan kantor PDI oleh Kodam Jaya.
Faktanya, dokumen itu menuliskan bahwa penyerbuan berujung kerusuhan adalah ulah dari Mabes ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya Siregar, orang yang belakangan mengaku paling bertanggung jawab atas penyerbuan tersebut.
Kasdam Jaya SBY disebut telah mengerahkan pasukan pemuluk Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengaman Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk menyerbu kantor PDIP.
Namun, penyerbuan itu dilakukan dengan cara, anggota ABRI yang tergabung dalam pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyamar sebagai masa PDI pro Kongres Medan, yang menunjuk Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Tak cukup hanya dari laporan Komnas HAM, fakta yang sama diungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996 di Komisi I dan II DPR RI pada 26 Juni 2000.
Pengakuan SBY
Kepada Tempo, tahun 2000, SBY mengaku telah mendapat tuduhan yang tak benar, bahwa ia sebagai Kasdam Jaya telah memerintahkan penyerangan dan pengambilalihan kantor PDIP.
“Saya memang disebut-sebut sebagai pihak yang mengambil inisiatif,” kata SBY, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 21 Agustus 2000.
“Saya menolak keras jika sebagai Kasdam waktu itu dianggap bertanggung jawab,” ujar SBY menambahkan.
Tuntutan PDIP
Tahun 2018, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Trimedia Pandjaitan datang ke Komnas HAM.
Kedatangan Hasto tak lain adalah untuk menuntut penuntasan kasus Kudatuli 1996 yang tak pernah terselesaikan. Hasto menilai, seharusnya semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan berdarah itu mau memberi kesaksian, terutama SBY dan Letjen (Purn) Sutiyoso yang kala itu menjabat Pangdam Jaya.
“Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karna beliau memegang informasi,” kata Hasto, seperti dikutip dari Liputan6.
“Kami sangat memahami bahwa seluruh prajurit TNI Polri saat itu atau ABRI mengemban kebijakan politik yang otoriter, tapi demi masa depan bangsa dan negara, berbagai hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa dapat diungkap dengan baik dan proses rekonsiliasi dijalankan dengan para korban,” ujarnya menambahkan.
