Pendirian Akademi Militer dan Gubernurnya dari Masa ke Masa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jadi sebuah kebanggan jika seseorang bisa lolos masuk ke Akademi Militer. Sekolah wadah Chandradimuka di Kota Magelang ini akan melahirkan sejumlah perwira yang kelak menjadi pemimpin bangsa ini.

Ihwal sekolah bagi para perwira Prajurit Karier TNI yang berada di Magelang, Jawa Tengah ini memulai sejarahnya dari Militaire Academie (MA) Yogyakarta.

Dulunya, MA Yogyakarta didirikan oleh Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo pada 31 Oktober 1945. Pada tahun 1950, setelah meluluskan dua angkatan taruna, MA Yogyakarta ditutup sementara karena alasan teknis. Sehingga taruna angkatan ke-3 menyelesaikan pendidikannya di Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Breda, Belanda.

Akibat dari situasi ini, akhirnya ditahun yang sama didirikanlah Sekolah Perwira Darurat untuk memenuhi kebutuhan TNI AD atau ABRI kala itu di berbagai daerah seperti Tangerang, Salatiga, Malang, Mojoagung, Bukit Tinggi, Brastagi, Prapat, dan Palembang.

Pada 1 Januari 1951, Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat (SPGi AD) didirikan di Bandung. Kemudian SPGi AD mengubah namanya pada 23 September 1956 menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD). Masih di bulan yang sama, Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) juga didirikan di Bandung pada 13 Januari 1951.

Banyaknya sekolah perwira TNI AD yang tersebar di berbagai daerah membuat pimpinan TNI AD kala itu memiliki gagasan untuk mendirikan Akademi Militer. Akhirnya pada 11 November 1957, Presiden Soekarno meresmikan pembukaan Akademi Militer Nasional (AMN) yang bertempat di Magelang.

Akademi Militer Nasional dijadikan sebagai pengganti MA Yogyakarta dan taruna yang masuk di tahun 1957 dinyatakan sebagai Taruna AMN angkatan ke-4.

Kemudian di tahun 1961, AMN Magelang berintegrasi dengan ATEKAD Bandung. Empat tahun berselang, pada 16 Desember 1965, karena kala itu setiap matra (Polri, AD, AU, dan AL) memiliki akademi, maka seluruh Akademi Angkatan (AMN, AAK, AAU, AAL) berintegrasi menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

Pada 29 Januari 1967, karena tuntutan tugas, AKABRI Magelang resmi menjadi Akabri Udarat, dan membawahi dua bagian yakni Akabri Bagian Umum dan Akabri bagian Darat. Akabri Bagian Umum bertugas untuk mendidik taruna TK-I selama satu tahun, termasuk pula mendidik Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka. Sementara Akabri Bagian Darat mendidik taruna Akabri Bagian Darat TK-II hingga TK-IV. Kemudian pada 29 September 1979 Akabri Udarat mengubah namanya menjadi Akabri Bagian Darat.

Pergantian nama tak berhenti sampai di situ. Pada 14 Juni 1984, Akabri Bagian Darat kembali berubah namanya menjadi Akmil (Akademi Militer). Hal ini dilakukan dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI

Tak hanya itu, perubahan juga terjadi pada beberapa kelompok militer. Di tanggal 1 April 1999, Polri resmi terpisah dari tiga angkatan lainnya. Akademi Kepolisian juga terpisah dari AKABRI. ABRI berubah menjadi TNI, dan AKABRI mengubah namanya menjadi Akademi TNI.

Gubernur Akmil Dari Masa ke Masa

Mayor Jenderal TNI Soewardi 

Mayor Jenderal TNI Soewardi adalah Gubernur Akmil pertama berbintang dua yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1948.

Kolonel Goesti Pangeran Harjo Djatikoesoemo

Gubernur Akmil ke-2 ini lebih dikenal sebagai Kolonel GPH Djatikoesoemo. Ia adalah Gubernur Akmil berbintang empat yang menjabat pada tahun 1948 hingga 1950. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada tahun 1958 hingga 1960.

Kolonel Kav R.M. Soerjo Soerarso

Kolonel Kav R.M. Soerjo Soerarso menjadi Gubernur Akmil ke-3 dengan masa jabatan yang cukup lama, yakni sejak tahun 1950 hingga 1959.

Kolonel Inf Sentot Iskandar Dinata

Menjadi Gubernur Akmil ke-4, Kolonel Inf Sentot Iskandar Dinata hanya menjabat selama satu tahun, yakni pada 1959 hingga 1960.

Brigadir Jenderal TNI Surono Reksodimedjo

Ia adalah Gubernur Akmil ke-5 berbintang empat yang menjabat pada tahun 1960 hingga 1966. Tak hanya itu, pada April 1973 hingga Mei 1974 ia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata (Wapangab). Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, ia juga pernah menjabat sebagai Menko Polkam dan Menko Kesra.

Mayor Jenderal TNI Achmad Tahir

Gubernur Akmil ke-6 berbintang dua ini menjabat pada tahun 1966 hingga 1968. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia pernah menjabat sebagai Panglima Divisi IV/TKR. Ia juga pernah menjadi Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dalam Kabinet Pembangunan IV periode 1982—1987 dan Kabinet Pembangunan V periode 1987—1992 di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah lepas jabatan sebagai menteri, ia menjadi Dubes Keliling Gerakan Nonblok untuk wilayah Eropa, kemudian pernah menjadi Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Mayor Jenderal TNI Solihin Gautama Purwanegara

Mayor Jenderal TNI Solihin G.P. atau yang dikenal sebagai Mang Ihin, adalah Gubernur Akmil ke-7 berbintang tiga yang menjabat pada tahun 1968 hingga 1970. Selain menjadi Gubernur Akmil, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 1970 hingga 1975.

Mayor Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo

Menjadi Gubernur Akmil ke-8 dengan bintang tiga, ia menjabat pada tahun 1970 hingga 1974. Ia adalah ayah dari Kristiani Herrawati, istri Presiden RI ke-6, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika menjabat sebagai panglima RPKAD (Kopassus pada saat ini), ia berperan besar dalam menumpas Pemberontakan G30S PKI.

Mayor Jenderal TNI R. Wijogo Atmodarminto

Gubernur Akmil ke-9 ini memiliki bintang tiga, yang menjabat pada tahun 1970 1974 hingga 1978. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad di tahun 1978 hingga 1981, dan menjadi Panglima Kowilhan II pada tahun 1981 hingga 1983. Pada periode 1987 hingga 1992, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

Mayor Jenderal TNI Goenawan Wibisono

Goenawan Wibisono adalah Gubernur Akmil ke-10 berbintang dua yang menjabat selama tiga tahun, yakni sejak 1978 hingga 1981.

Mayor Jenderal TNI Sudirman Saleh

Ia adalah Gubernur Akmil ke-11 berbintang dua yang menjabat selama dua tahun, sejak 1981 hingga 1983.

Mayor Jenderal TNI Untung Sridadi

Menjadi Gubernur Akmil ke-12 berbintang dua yang menjabat pada tahun 1983 hingga 1986.

Mayor Jenderal TNI Hasudungan Simanjuntak

Gubernur Akmil ke-13 berbintang dua ini menjabat sejak tahun 1986 hingga 1987. Ia adalah seorang perwira militer dan birokrat yang memiliki jabatan sipil terakhir sebagai Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian.

Mayor Jenderal TNI Toni Hartono

Menjadi Gubernur Akmil ke-14 berbintang dua yang menjabat selama lima tahun, terhitung sejak tahun 1987 hingga 1992.

Mayor Jenderal TNI Mohammad Ma’ruf

Menjadi Gubernur Akmil ke-15 berbintang tiga, ia menjabat sejak 1992 hingga 1993. Ia adalah mantan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu, yang ditunjuk oleh Presiden SBY pada 20 Oktober 2004. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Vietnam dan tim sukses Partai Demokrat pada pemilu dan pilpres 2004.

Mayor Jenderal TNI Yusman Yutam

Gubernur Akmil ke-16 berbintang dua ini menjabat sejak 1993 hingga 1995 yang mengawali karier Militernya pada tahun 1960 dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dan berdinas di RPKAD.

Mayor Jenderal TNI Purwantono 

Gubernur Akmil ke-17 berbintang dua yang menjabat sejak tahun 1995 hingga 1996.

Mayor Jenderal TNI Ilyas Yusuf, S.Ip.

Ia menjadi Gubernur Akmil ke-18 berbintang dua yang hanya menjabat di tahun 1996 saja.

Mayor Jenderal TNI Fachrul Razi, S.Ip.

Gubernur Akmil ke-19 berbintang tiga ini menjabat pada tahun 1996 hingga 1997. Ia merupakan alumni Akademi Militer tahun 1970 dan berpengalaman di bidang infanteri. Pada 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020, ia menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Maju.

Mayor Jenderal TNI Djoko Subroto

Ia menjadi Gubernur Akmil ke-20 berbintang dua yang menjabat pada tahun 1997 hingga 1998. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1970 dan berpengalaman di bidang infanteri. Ia pernah menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya dan Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Irjenad).

Mayor Jenderal TNI Irvan Eddyson T, M.DA.

Mayor Jenderal TNI Irvan Eddyson T, M.DA menjadi Gubernur Akmil ke-21 berbintang dua yang menjabat pada tahun 1998 hingga 1999.

Mayor Jenderal TNI Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si.

Gubernur Akmil ke-22 berbintang dua ini menjabat pada tahun 1999 hingga 2000. Di tahun 2008 hingga 2015, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pertama.

Mayor Jenderal TNI M. Noor Aman

Mayor Jenderal TNI M. Noor Aman menjadi Gubernur Akmil ke-23 berbintang dua yang menjabat pada tahun 2000 hingga 2001.

Mayor Jenderal TNI Iping Soemantri

Menjadi Gubernur Akmil ke-24 dengan bintang dua, Mayor Jenderal TNI Iping Soemantri menjabat sejak tahun 2001 hingga 2002.

Mayor Jenderal TNI Prabowo Suharto

Mayor Jenderal TNI Prabowo Suharto menjadi Gubernur Akmil ke-25 dengan bintang dua. Ia menjabat sejak tahun 2002 hingga 2003.

Mayor Jenderal TNI Mahmud Yunus Palar, S.Ip

Gubernur Akmil ke-26 berbintang dua ini menjabat sejak tahun 2003 hingga 2006, yang menjadi lulusan Akademi Militer tahun 1972 dan berpengalaman di bidang infanteri.

Mayor Jenderal TNI Sriyanto Muntasram

Sebagai Gubernur Akmil ke-27 berbintang dua, ia menjabat sejak tahun 2006 hingga 2007. Ia adalah lulusan Akademi Militer tahun 1974 yang berpengalaman di bidang infanteri, khususnya di Komando Pasukan Khusus. Ia juga pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Mayor Jenderal TNI Sabar Yudo Suroso

Ia menjadi Gubernur Akmil ke-28 berbintang dua, ia menjabat selama tiga tahun sejak tahun 2007 hingga 2010.

Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Gubernur Akmil ke-29 berbintang empat ini menjabat di tahun 2010 saja. Ia pernah mengemban tugas sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Di tahun 2015 hingga 2017, ia menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Mayor Jenderal TNI Suharsono, S.Ip.

Gubernur Akmil ke-30 berbintang dua ini menjabat di tahun 2010 hingga 2011. Ia adalah Alumni Akademi Militer tahun 1977 yang mahir dalam bidang Kavaleri. Ia pernah menjadi personel TNI di satuan Kavaleri yang berhubungan dengan kendaraan tempur tank. Kemudian ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri dan Panglima Kodam XVI/Pattimura.

Mayor Jenderal TNI Bachtiar, S.Ip., M.Ap.

Sebagai Gubernur Akmil ke-31 berbintang dua, ia menjabat di tahun 2011 hingga 2012. Alumni Akademi Militer tahun 1984 ini berpengalaman dalam bidang infanteri. Dan saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka selama periode 2018 hingga 2023.

Mayor Jenderal TNI Istu Hari Subagio, S.E., M.M.

Gubernur Akmil ke-32 berbintang dua ini menjabat di tahun 2012 hingga 2013. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1983 yang berasal dari kecabangan Infanteri. Saat ini ia menjadi Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Golkar periode 2019 – 2024.

Mayor Jenderal TNI Sumardi

Gubernur Akmil ke-33 berbintang dua ini menjabat di tahun 2013 hingga 2015. Ia merupakan alumni Akademi Militer tahun 1984 yang berasal dari kecabangan Infanteri baret merah Kopassus. Di tahun 2025 hingga 2016, ia menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya.

Mayor Jenderal TNI Hartomo

Gubernur Akmil ke-34 berbintang dua ini menjabat di tahun 2015 hingga 2016 yang menjadi alumni Akademi Militer tahun 1986. Pada 25 Januari 2019 hingga 31 Oktober 2019, ia mengemban tugas sebagai Staf Khusus Kasad. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat.

Mayor Jenderal TNI Arip Rahman

Gubernur Akmil ke-35 ini berasal dari Danpussenif, yang menjabat di tahun 2016 hingga 2017. Ia adalah alumni Akademi Militer tahun 1988 yang berpengalaman di bidang Infanteri. Saat ini ia menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat.

Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono

Gubernur Akmil ke-36 ini berasal dari Kasum TNI, yang menjabat di tahun 2017 hingga 2018. Ia adalah alumni Akademi Militer tahun 1989 yang berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Saat ini ia mengemban amanat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.

Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa

Gubernur Akmil ke-37 ini berbintang dua, yang hanya menjabat di tahun 2018. Lulusan Akademi Militer tahun 1986 ini berpengalaman di bidang Infanteri. Jabatan terakhirnya adalah Asisten Operasi Kasad.

Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Gubernur Akmil ke-38 berbintang tiga ini berasal dari Pangkostrad, yang menjabat dari tahun 2018 hingga 2020. Lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini berasal dari kecabangan Infanteri. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso

Gubernur Akmil ke-39 berbintang dua ini berasal dari Danpussenarmed, yang menjabat dari tahun 2020 hingga 2021. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 yang berpengalaman di bidang Artileri Medan. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Gubernur Akademi Militer. Saat ini ia bertugas sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan.

Mayor Jenderal TNI Candra Wijaya

Ia menjadi Gubernur Akmil ke-40 berbintang dua yang menjabat saat ini. lulusan Akademi Militer tahun 1991 yang berasal dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/Udayana.

Reporter: Intan Nadhira Safitri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini