Kusumah Atmaja Hakim Agung Pertama dan Terlama Menjabat Ketua MA

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan belum mengacu kepada penerapan trias politica. Saat itu parlemen belum dibentuk dan hanya ada lembaga eksekutif yaitu presiden dan para menteri. Pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah Indonesia merdeka, Soekarno melantik dan mengangkat Kusumah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan itu ditetapkan juga sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung.

Ketua MA Kusumah Atmadja penghuni Gedung MA pertama
Ketua MA Kusumah Atmadja penghuni Gedung MA pertama

Tanggal tersebut juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 dan bersamaan dengan lahirnya pemerintahan pertama Indonesia. Mahkamah Agung sempat pindah ke Yogyakarta pada rentang waktu 1946 hingga 1950. Namun, pada 1 Januari 1950, Mahkamah Agung kembali ke Jakarta. Saat itu, Kusumah Atmadja kembali menjadi Ketua MA hingga meninggal dunia di Jakarta pada 11 Agustus 1952.

Masa Jabatan

Kusumah Atmadja lahir di Purwakarta pada 8 September 1898. Dengan nama asli Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Ia memperoleh gelar diploma dari Rechtschool atau Sekolah Hukum tahun 1913. Ketertarikan Kusumah Atmadja karena melihat dan merasakan penderitaan rakyat di pedesaan atas tindakan-tindakan pemerintah Hindia Belanda.

Di awal kariernya, Kusumah Atmadja adalah pegawai pada pengadilan di Bogor. Setelah setahun terjun di dunia pengadilan, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan Hukum di Universitas Leiden, Belanda. Masa disertasinya adalah menguraikan masalah Hukum Wakaf di Indonesia. Sampai di tahun 1922, ia menyelesaikan studinya dengan gelar Doctor in de recht geleerheid.

Sepulangnya ke Tanah Air, Kusumah Atmadja mendapat tawaran menjadi hakim di Raad Van Justitie (setingkat pengadilan tinggi) di Batavia. Setahun berlalu, Kusumah Atmadja menjadi Voorzitter Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) di Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat. Hingga ia bertemu dengan seorang gadis bernama Raden Ajeng Nawangsih yang mana perkenalan ini berlanjut menjadi ikatan tali perkawinan.

Perjalanan karier nya tak cukup sampai di situ saja, bahkan Kusumah Atmadja pernah menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Padang. Ketika bertugas di Padang pada tahun 1931, ia pernah mendapat penghinaan yang menyakitkan hati. Residen Padang menyebutnya  “Inlander” atau pribumi. Alhasil ia pun tidak terima dan langsung mendatangi kantor residen dan membuat residen menarik ucapannya itu.

Di tahun yang sama, ia kembali pindah ke Jakarta untuk menjabat Voorzitter Landraad wilayah Jakarta dan Tangerang. Kemudian tahun 1938, ia menjabat Voorzitter Landraad wilayah Kendal-Semarang. Selanjutnya, ia menjadi anggota Raad Van Justitie Semarang seiring bergantinya Pemerintahan Hindia Belanda ke Penjajahan Jepang.

Jelang kemerdekaan RI, ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menunjuk Kusumah Atmadja untuk membentuk Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi negara.

Pada akhirnya Kusumah Atmadja terpilih menjadi Ketua Pertama Mahkamah Agung Indonesia, yang menjabat selama 7 tahun berlangsung sejak periode 1945 – 1952.

Reporter: Annisaa Rahmah

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Bersama Diperlukan untuk Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadisemakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan jugamemerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategismedia sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian darikomitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasiantara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabungdalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dansinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saatada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategissebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepadamasyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan. Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaiinformasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidakterverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif sertamembangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudahterpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkantransparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turutmengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjangdalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang amandan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalamkehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecahbelah persatuan. Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untukkembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaankeagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkandalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama. Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah ProvinsiMaluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatankolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkanmelalui kerja sama yang terintegrasi. Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan danketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjagakebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakanstabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hiduprukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan. Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Iamengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetapaman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuhkedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggungjawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalammenjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat haribesar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintasinstansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasiberagama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalammenciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publikterhadap pemerintah terus meningkat. Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitrimembutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, danmasyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkantoleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehinggamomentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuatharmoni sosial di Indonesia. *) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini