KNIL, Tentara Belanda Rasa Pribumi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Liciknya orang Eropa terutama Belanda saat menjajah Indonesia adalah efisiensi tenaga militer. Alih-alih mendatangkan pasukan dari Belanda, negeri Oranye ini merekrut orang-orang pribumi untuk menjadi tentara. Nama satuannya adalah KNIL.

Tujuannya jelas. Melindungi Hindia Belanda dari invasi negara asing dan tentunya untuk memberantas pemberontakan orang-orang pribumi di Indonesia.

Pasukannya diberi nama Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL). Mengutip tulisan Randy Wirayudha di Historia, KNIL didirikan pada 10 Maret 1830.

Awalnya KNIL merupakan bagian dari Tentara Kerajaan Belanda yang ditugaskan untuk menghadapi perlawanan lokal. KNIL didirikan pada 28 Agustus 1814 oleh VOC. Namun karena bangkrut, VOC akhirnya diambil alih oleh Kerajaan Belanda.

Anggota pertama pada KNIL terdiri dari 2000 tentara Jerman. Saat berkuasa VOC menyewa sebuah resimen Wurttemberg yang isinya orang-orang Jerman kemudian mereka mengontraknya untuk dijadikan tentara Hindia-Belanda.

Pimpinan VOC saat itu jeli menjadikan pribumi asli menjadi tentara. Khusus orang Indonesia Timur terutama Ambon, Manado, Alifuru, dan Timor dinilai lebih cocok untuk dijadikan tentara. VOC menilai postur tubuh orang-orang Indonesia Timur lebih besar dan kekar,  sehingga mereka dijadikan sebagai tentara bayaran VOC.

Baru pada saat VOC bangkrut, tentara bayaran ini dimasukan dalam sebuah kesatuan khusus. Pada 4 Desember 1830, dibentuklah angkatan tentara sendiri untuk Hindia-Belanda bernama Oost-Indische Leger (Tentara India Timur). Pada 1836, Raja Wilem I, mengubah kata Oost menjadi Koninklijke.

Pada 1933, Perdana Menteri Belanda Hendrik Colijn tidak setuju dengan penggunaan kata tersebut karena lebih dari 1 abad nama tersebut tidak dikenal. Dirinya akan sangat menghargai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda bila nama tersebut diganti menjadi Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Organisasi tersebut mengizinkan merekrut anggotanya berasal dari berbagai negara, seperti Prancis, Belgia, Jerman, dan Swiss serta pribumi Indonesia. Namun, menurut undang-undang negara Belanda, mereka yang bukan dari Belanda ditempatkan di wilayah jajahan sedangkan yang berasal dari Belanda tidak boleh mengikuti wajib militer yang ditempatkan di negara jajahan.

Dengan keinginan yang kuat berusaha untuk berubah menjadi kekuatan militer modern dan sebagai pelindung Hindia-Belanda dari invasi asing, organisasi ini tercatat memiliki anggota sebanyak 85 ribu, yang terdiri dari pasukan reguler berjumlah seribu perwira, 28 ribu orang pribumi, dan 34 ribu tentara yang terdaftar serta sisanya milisi lokal, penjaga teritorial, dan pembantu sipil.

Menurut Petrik Matanasi dalam Pribumi Jadi Letnan KNIL, kekuatan pasukan ini sekitar 5.000-6.000 orang. Satuan ini terdiri atas Korporaalschappen dengan 12 orang prajurit dipimpin oleh seorang kopral.

Kemudian Sergeantschappen terdiri dari 2 Korporaalschappen. Dua sampai lima Sergeantschappen bisa menjadi sebuah barisan dengan pimpinan seorang letnan dua.

Menurut sejarawan Belanda G.G de Jong yang ditulis Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang (2018), KNIL hanya merupakan suatu kekuatan kepolisian yang agak ditingkatkan. Bukan kekuatan militer untuk menghadapi suatu perang internasional dan modern.

Menurut Sejarawan Petrik, prajurit KNIL sebagian besar adalah orang-orang pribumi Indonesia sebagai prajurit rendahan. Meskipun ada yang menjadi perwira, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan tentara Belanda.

Umumnya Pemuda Indonesia yang menjadi perwira KNIL berasal dari keluarga terpandang. Mereka punya pendidikan yang cukup baik pada zaman kolonial. Meskipun gaji perwira KNIL dari pribumi dan Belanda sama, tapi jenjang karier untuk pribumi terbatas. Pangkat tertinggi perwira KNIL dari golongan pribumi hanya sampai pangkat letnan kolonel.

Dari seluruh serdadu Eropa, persentase orang Belanda adalah 61 persen dan sisanya 39 persen dari negara tetangganya. Komposisi orang Eropa selain Belanda meliputi 30 persen orang Belgia, 30 persen orang Jerman, orang Swiss sebanyak 20 persen, 12 persen orang Prancis dan sisanya 8 persen lagi dari negara lain.

Pribumi jadi KNIL

Sementara itu untuk serdadu pribumi, pada 1830, jumlah bintara pribumi ada 60 persen. Sedangkan perwiranya hanya 5 persen dari jumlah semua perwira. Beberapa perwira KNIL yang terkenal di antaranya, Soeharto, AH Nasution, TB Sumatupang, Alex Evert Kawilarang, dan Urip Sumoharjo.

AH Nasution dan Soeharto adalah mantan Pasukan dan Perwira KNIL
AH Nasution dan Soeharto adalah mantan Pasukan dan Perwira KNIL

Pribumi yang mencapai pangkat tertinggi di KNIL ialah Abdulkadir Widjojoatmodjo yang memimpin perundingan di atas kapan USS Renville dan Sultan Hamid II yang dididik oleh dua perwira Inggris pada 1947 menjadi Mayor Jenderal yang juga sebagai Asisten Politik Ratu Juliana.

Reporter : Rama Kresna Pryawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini